KoranNTB.com – Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto, menegaskan TNI dan Polri bersikap netral dalam Pemilu 2019. Hal tersebut diungkap usai menutup acara Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri di Mataram, Rabu, 13 Februari 2019.

Dalam kegiatan yang juga dihadiri Kapolda NTB Inspektur Jenderal Polisi, Achmad Juri, Pangdam juga menegaskan Pemilu 2019 harus berjalan aman dan damai.

“Untuk mendukung pelaksanaan Pemilu yang aman dan damai, ada dua strategi utama yang harus dilaksanakan yakni menjaga netralitas dan soliditas TNI Polri supaya mampu bersinergi dengan semua komponen sehingga KPU dan Bawaslu dalam menyelenggarakan Pemilu berjalan aman dan damai,” ungkapnya.

Baca Juga:Pj Gubernur NTB Laporkan Akun ini ke  Cyber Polda

Dijelaskannya, terkait penggunaan kekuatan TNI dalam Pemilu sesuai dengan penyampaian Kapolda NTB, yakni 2/3 dari kekuatan Polri di setiap wilayah.

“Namun karena keterbatasan sehingga kita menggunakan asas prioritas dari kemungkinan eskalasi ancaman,” jelasnya.

Baca Juga:Libur Lebaran di Lombok Tengah, Polisi Patroli Destinasi

Terkait dengan eskalasi ancaman, menurut Jenderal bintang dua tersebut, sudah dipetakan semua oleh Kapolda untuk wilayah NTB, dan TNI akan mengimbanginya. “Jadi tidak cukup pasukan saya digelar dengan teori 2/3 kekuatan Polri,” ujarnya.

Oleh karena itu, TNI dan Polri akan saling back-up dengan membaca eskalasi ancaman. Diakuinya, tahapan Pemilu hingga saat ini masih dalam kondisi kondusif. “Alhamdulillah semua masih normal dalam masa Pemilu yang hanya tinggal dua bulan,” kata Pangdam.

Baca Juga:
Lebaran Topat Pakai Mobil Bak Terbuka, Siap-siap Ditilang
Dr. Muchsin Optimistis Dirinya Diusung PKB untuk Pilkada KLU
Pj Gubernur NTB Berlakukan Penyesuaian Sistem Kerja Selama 2 Hari

Menurutnya, untuk wilayah Kodam IX/Udayana ada tiga provinsi secara keseluruhan sampai saat ini masih aman, meskipun di tingkat nasional Provinsi NTT dianggap termasuk daerah yang dipetakan berwarna merah (rawan), namun itu diambil dari eskalasi Pilkada bukan Pilpres dan Pileg. “Kita doakan saja,” ucapnya.

Selain itu, Alumni Akmil 87 tersebut juga menyampaikan bahwa media juga memegang peranan untuk bersinergitas bersama TNI Polri khususnya dengan KPU dan Bawaslu diperlukan untuk memberikan ketenangan kepada masyarakat.

Pangdam kemudian menyebutkan peran media dalam Pemilu yakni pertama, memberikan edukasi kepada masyarakat untuk tidak golput dan berdatangan ke TPS karena keberhasilan demokrasi salah satu tolak ukurnya partisipasi masyarakat dalam proses Pemilu. Kedua, media melalui tulisannya mampu membuat suasana menjadi dingin atau panas.

Pangdam mengatakan, obyek dalam Pemilu adalah masyarakat, penyelenggaranya KPU dan Bawaslu, TNI-Polri sebagai pendukung sesuai dengan tugasnya dan media yang mengelola dan menciptakan suasana sesuai isi tulisan.

“Mari kita bersinergi men-support program demokrasi sehingga pesta demokrasi bangsa betul betul tercapai dengan tolak ukur damai dan koridor hukum berjalan dengan baik,” ucapnya.

Sebelumnya, Kapolda NTB menyampaikan saat ini waktu Pemilu sudah memasuki dua bulan terakhir, sehingga harus me-refresh penyiapan rencana pengamanan.

“Terkait dengan pengamanan masing-masing TPS yang rawan ada siklus, tahapan dan mekanisme penanganannya dan apabila terjadi eskalasi ancaman maka TNI sudah dipersiapkan, papar Kapolda.

“Penggunaan TNI dalam Pemilu 2019 sebanyak 2/3 kekuatan Polri sudah diajukan sesuai dengan tahapan,” pungkasnya. (red/3)