KoranNTB.com – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Nusa Tenggara Barat, menyebut serapan anggaran NTB hingga 18 April 2019 ini masih sangat rendah.

Saat ini serapan anggaran baru 14,82% yang direalisasi dari target sekitar 23%. Kemudian fisik realisasinya hanya 16,85% dari target 25%.

Devisi Pengawasan Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi Fitra NTB, Jumi Jumaidi, mengatakan capaian tersebut menunjukkan kinerja pemerintahan baru masih terlihat sangat lamban.

Baca Juga:Kapal Angkut Sembako Tenggelam di Perairan Gili Meno

“Salah satu penyebab rendahnya serapan angaran ini adalah lambannya dalam proses pengajuan tender,” ujarnya, Senin, 22 April 2019.

Hingga saat ini, kata Jumaidi, hanya tiga paket tender yang sudah selesai dari 118 paket tender yang direncanakan. Kemudian baru 18 paket yang sedang tender dan 24 paket yang sedang dalam proses verifikasi dokumen. Sedangkan yang belum mengajukan tender sebanyak 73 paket.

Baca Juga:Mendaki Gunung Rinjani, Pendaki Malaysia Jatuh di Tebing

Lemahnya serapan anggaran dinilai lantaran budaya kerja pemerintah yang selalu kejar target di akhir tahun, cara ini menurut Fitra NTB sangat tidak efektif.

“Belum ada terobosan yang mengejutkan dari pemerintahannya Gubernur Zul dalam pencapaian kinerja, masih terlihat mewarisi cara-cara kerja lama yang selalu kejar target di akhir tahun,” tegasnya.

Baca Juga:
Sukses Pekerjakan Ribuan Karyawan, PT EDN di Mataram Dikunjungi Anak Wapres dan Disnakertrans NTB
Asrama Polres Bima Kebakaran Malam Ini, Bunyi Ledakan Terdengar
Sudah Dua Pekan, Turis Rusia Masih Hilang di Gunung Rinjani

Peneliti FITRA NTB ini mengatakan menjadi tugas penting bagi gubernur baru jika ingin visi NTB gemilang tercapai.

“Kami juga perlu ingatkan, bahwa kejar target di akhir tahun sebetulnya meningkatkan risiko akibat kurang kehati-hatian dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah yang dikerjakan dalam waktu terbatas,” tandasnya.

Jumaidi mengungkap, ada tiga dinas di NTB dengan serapan paling rendah. Masing-masing Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas Pertanian dan Perkebunan, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM).

“Fitra juga menaruh perhatian pada tiga dinas yang serapan anggarannya pada triulan pertama ini sangat rendah. Tiga dinas ini bisa dikatakan sebagai tumpuan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

Dinas PUPR hingga 18 April baru teralisasi hanya 4,14% dari target 22,31%, sedangkan untuk fisik baru terealisasi 9,9%. Kemudian Dinas Pertanian dan Perkebunan baru 5,43% yang direalisasi dari target 19,74% dan untuk realisasi fisik baru 5,84%. Sedangkan untuk BPSDM baru direalisasi sekitar 9,54% dari target 25%, dan realisasi fisik baru 10%.

“Terpenting saat ini adalah bagaimana agar Gubernur NTB memastikan semua dinas bekerja dengan maksimal dengan mengedepankan prinsif kerja yang efektif dan efisien,” tutup Jumaidi. (red/6)