KoranNTB.com – Kawasan wisata Senggigi, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, belum juga pulih pasca gempa tahun lalu. Namun kini muncul lagi isu potensi gempa Lombok yang membuat pengusaha hiburan di Senggigi menjerit.

Kondisi ini juga diperparah insfrastruktur penunjang Senggigi yang belum maksimal dan lambannya pemerintah menormalkan kawasan tersebut.

Assosiasi Pengusaha Hiburan (APH) Senggigi, mengaku dampak buruk ini sudah dirasakan dan semakin parah belakangan ini.

“Kami jelas semakin terpuruk. Sudah dilanda gempa bumi 2018 yang dampaknya masih terasa sekarang, ditambah isu gempa dan banyak masalah lain yang semakin membuat sepi. Ibaratnya wajah pariwisata Senggigi saat ini suram,” kata Ketua APH Senggigi, Suhermanto, Kamis, 18 Juli 2019.

Dia mengungkapkan, sejumlah pengusaha hiburan di Senggigi saat ini benar-benar menjerit. Apalagi sejauh ini pemerintah daerah Lombok Barat dinilai belum bersikap atas kondisi ini.

Pendapatan usaha hiburan di Senggigi diungkapkan rata-ratanya menurun drastis, dari biasanya puluhan juta kini mengumpulkan Rp5 juta per hari terasa berat. Padahal, mereka harus menanggung biaya operasional, gaji karyawan, dan juga pajak yang harus dibayar ke Pemda setempat.

Kondisi ini, jelas Suhermanto, semakin diperparah dengan menjamurnya kafe-kafe liar di sejumlah kawasan di Lombok Barat termasuk di Suranadi, Kecamatan Narmada.

“Keberadaan cafe-cafe liar ilegal di kawasan Narmada dan sekitarnya, itu menambah susah kondisi kami. Padahal kami ini legal dan bayar pajak, sementara mereka kebanyakan tidak membayar pajak ke Pemda,” katanya.

Suhermanto berharap, Pemda Lombok Barat bisa mencarikan solusi untuk masalah ini. Dia meminta pemerintah menertibkan kafe-kafe liar tersebut.

Sekjen APH Senggigi Ketut Mahajaya menambahkan, selain permasalan tersebut, kondisi infrasruktur penunjang pariwisata di kawasan Senggigi juga perlu diperhatikan oleh Pemda Lombok Barat.

“Salah satu contohnya lampu penerangan jalan. Sekarang kondisi Senggigi ini gelap gulita. Bayangkan seandainya tidak ada penerangan dari tempat hiburan malam, mungkin semakin gelap Senggigi ini,” cetus Mahajaya.

Dia juga menyoroti fasilitas umum lainnya seperti ketersediaan toilet umum dan juga tempat sampah di kawasan Senggigi. Padahal, NTB saat ini tengah mengusung program unggulan NTB zero waste atau bebas sampah.

“Ini kan sangat disayangkan, bagaimana bisa zero waste sementara tampat sampah saja tidak tersedia di kawasan wisata. Bule seringkali harus mengantungi sampah untuk mencari tempat sampah. Ini kan ironis,” katanya.

Terkait sejumlah masalah tersebut, jajaran APH Senggigi yang terdiri dari belasan anggota pengusaha hiburan di Senggigi, akan melayangkan surat kepada Bupati Lombok Barat,  Fauzan Khalid agar sejumlah permasalahan di kawasan Senggigi ini menjadi perhatian Pemda setempat. (red)