KORANNTB.com – Puluhan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Nusa Tenggara Barat bersiap untuk melakukan lawatan ke luar negeri.

Anggota DPRD NTB periode 2014-2019 tersebut, kini tengah menunggu izin Sekretaris Negara untuk melaksanakan kunjungan kerja purna periode, setelah sebelumnya mendapatkan izin Mendagri.

Perjalanan dinas pertengahan Agustus ini dianggap sebagai “hadiah” di akhir periode jabatan.

Namun, kontras dengan rencana lawatan tersebut, anggaran APBD NTB justru tengah divisit Rp258 miliar, sehingga perjalanan tersebut justru terkesan mempertajam divisit anggaran.

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mataram, menyayangkan rencana wakil rakyat tersebut. Terlebih lagi anggaran ke luar negeri mencapai Rp4,5 miliar. HMI menilai rencana lawatan hanya sebagai perjalanan wisata di penghujung masa karir di Udayana.

“Ada 50 Anggota DPRD Provinsi, ditambah satu Sekertaris Dewan, akan menghabiskan anggaran miliaran rupiah untuk perjalananan wisata,” kata Ketua Umum HMI Cabang Mataram, Andi Kurniawan, Senin, 1 Agustus 2019.

Menurut dia, rencana perjalanan dinas DPRD NTB di beberapa negara sangat berlebihan, tidak memiliki orientasi untuk peningkatan pembangunan NTB.

“Padahal NTB, baru saja diuji musibah gempa bumi yang dahsyat. Banyak rakyat yang menderita kemiskinan, krisis air melanda ratusan desa, kualitas pendidikan masih sangat terbelakang. Anggaran miliaran rupiah itu lebih baik digunakan untuk membantu masyarakat yang sekarang  susah,” cetusnya.

Kata Andi, sebagai wakil rakyat sepantasnya lebih cerdas dan bijak dalam menggunakan APBD. Dia menganggap keberadaan DPRD sekarang sebagai mesin penghisap uang rakyat.

“Kita berharap sekaligus meminta kepada Pimpinan DPRD NTB untuk membatalkan rencana liburan di luar negeri. Ini kan menghabiskan uang rakyat aja, apalagi NTB baru ditimpa musibah besar. Dari pada keluar, ya fokus saja urus daerah ini,” cetusnya.

“Alasan aja mereka tu untuk Kunker, padahal poinnya jalan-jalan untuk menghibur diri, lalu manfaatnya apa,” sambungnya.

Diketahui, negara tujuan lawatan DPRD NTB yakni Turki dengan membawa 10 anggota dipimpin TGH Mahali Fikri, Swiss dan Italia sebanyak 15 orang dipimpin Baiq Isvie Rupaeda, Australia 10 anggota dipimpin Busrah Hasan.

Kemudian, Belanda lima anggota dipimpin Ruslan Turmudji, Belgia lima orang dipimpin Hadi Sulthon, dan Prancis lima orang dipimpin Nurdin Ranggaberani. (red)