KORANNTB.com – Masyarakat untuk Transparansi (MATTA) Nusa Tenggara Barat, mempertanyakan soal izin mendirikan bangunan (IMB) PT. Wahana Wisata Hayati di Gili Trawangan, Lombok Utara.

Direktur Matta NTB, Syamsul Hadi, mengatakan berdasarkan penelusuran, perusahaan tersebut belum mengantongi IMB, sehingga merasa janggal jika bangunan tersebut berdiri.

Berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung, setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung, sesuai pasal 7 ayat (1) dalam undang-undang.

Baca Juga:Satu Pemancing Ikan Hilang di Lombok Tengah

“Persyaratan administratif bangunan gedung meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan izin mendirikan bangunan, itu dalam pasal 7 ayat (2),” ungkapnya, Kamis, 8 Agustus 2019.

Dijelaskan Syamsul Hadi, pengaturan mengenai IMB diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan undang-undang nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Baca Juga:Pengalihan Arus Mataram dan Lombok Barat saat Lebaran Topat

“Dijelaskan, aetiap orang yang ingin mendirikan bangunan gedung harus memiliki IMB yang diberikan oleh pemerintah daerah melalui proses permohonan izin. Itu tertuang dalam pasal 14 ayat (1) dan (2),” jelasnya.

Dalam pasal 15 ayat (1) PP tersebut dijelaskan, permohonan IMB harus dilengkapi dengan:

Baca Juga:
Pj Gubernur NTB Laporkan Akun ini ke  Cyber Polda
Libur Lebaran di Lombok Tengah, Polisi Patroli Destinasi
Lebaran Topat Pakai Mobil Bak Terbuka, Siap-siap Ditilang

1. tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah.
2. data pemilik bangunan gedung.
3. rencana teknis bangunan gedung.
4. hasil analisis mengenai dampak lingkungan bagi bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.

“Yang  menjadi fokus permasalahan adalah seberapa besar deviden dari PT. WAH  ini kepada Pemda Lombok Utara sehingga dalam proses pendirian dari company tersebut  didirikan tanpa mengantongi IMB,” cetusnya.

Terlebih lagi katanya, lahan tempat mendirikan bangunan hingga saat ini masih berstatus lahan sengketa.

“Hebat sekali tanpa ada IMB yang artinya dalam konteks ini persepsi kami bahwa ada indikasi kongkalikong,” ucap Syamsul Hadi.

Terakhir dia meminta jika tanpa ada IMB yang terdapat AMDAL di dalamnya, maka bangunan harus dibongkar. (red)