KORANNTB.com – Konflik di internal Nahdlatul Wathan (NW) di Nusa Tenggara Barat selalu pasang surut. Kadang kala kedua organisasi beda pimpinan tersebut akur, dan kadang kembali memanas.

Minggu ini kedua organisasi Islam terbesar di NTB itu kembali memanas akibat Kemenkumham menerbitkan SK yang mengesahkan NW kepengurusan Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB).

Aksi dari pihak NW Anjani yang merasa kepemimpinan NW yang sah adalah Raden Tuan Guru Bajang Atsani, mendesak Menkumham segera mencabut SK itu. Dua kali aksi digelar di Kantor Kemenkum HAM NTB yang mengerahkan massa banyak.

Kapolda NTB Inspektur Jenderal Polisi Nana Sudjana, meminta agar massa dapat berkepala dingin menyikapi permasalahan itu. Dia berharap agar jalan musyawarah ditempuh.

“Dalam menghadapi suatu permasalahan jangan dengan emosi, harus berkepala dingin. Setiap permasalahan ada solusi. Lebih baik diselesaikan dengan musyawarah,” katanya di Mapolda, Jumat, 20 September 2019.

Kapolda juga telah memanggil tokoh-tokoh dari NW versi Anjani dan Pancor. Pantauan media ini, hari ini tokoh NW versi Pancor bersilaturahmi dengan Kapolda di Polda NTB. Sebelumnya, tokoh NW versi Anjani telah melakukan hal sama.

“Dua-duanya sudah musyawarah, kalau musyawarah sudah enggak bisa ya melalui jalur hukum,” ujar Kapolda.

Kapolda juga mengimbau agar tidak ada pengerahan massa dengan jumlah besar jika menggelar aksi. Ini untuk kondusivitas di NTB.

“Kita berharap setiap masalah tidak ada pengerahan massa selama masih bisa diselesaikan, ya selesaikan. Pengerahan massa memang dibolehkan di undang-undang tapi dengan cara tertib dan memenuhi peraturan yang ada,” katanya.

Dia juga menjelaskan, yang turut menyelesaikan masalah unsur dari Porkopimda. Para tokoh di NW Anjani maupun Pancor terbuka untuk mediasi. (red)