Seleksi Calon Sekda NTB Diminta Harus Transparan

KORANNTB.com – Telah lima nama masuk dalam daftar calon Sekretaris Daerah (Sekda) NTB. Proses penjaringan untuk menuju tiga besar tinggal menghitung hari.

Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (Lakpesdam PWNU) NTB mendesak Pemprov NTB dan panitia seleksi agar melakukan proses seleksi calon Sekda lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Pansel juga diharapkan netral dan jauh dari kepentingan kelompok.

“Panitia seleksi harus menunjukkan netralitas dan akuntabilitasnya dalam menjalankan seluruh proses dan tahapan seleksi,” kata Ketua Lakpesdam PWNU NTB, Muhammad Jayadi, Rabu, 8 Oktober 2019 di Mataram.

Dia juga meminta Pansel untuk membuka secara transparan seluruh tahapan seleksi, baik secara langsung dengan mengundang masyarakat maupun membuka proses seleksi melalui media massa, yang menjadi bagian dari upaya memenuhi unsur keterbukaan informasi sebagai hak masyarakat.

Menurutnya, proses seleksi yang terbuka semacam ini akan melahirkan sosok Sekda NTB yang memenuhi kualifikasi, terjamin kualitas dan akuntabilitasnya sebagai pimpinan tertinggi ASN di tingkat Provinsi NTB.

Dalam era keterbukaan ini, katanya, proses penyusunan dan penentuan kebijakan yang menyangkut kepentingan publik, harusnya dilakukan secara terbuka, jujur, professional dan akuntabel.

“Cara-cara yang tidak transparan serta kental aroma politik kepentingan tidak boleh dilakukan, lebih-lebih yang terkait dengan pengisian jabatan pimpinan tinggi madya Sekda NTB,” katanya.

Lakpesdam PWNU tidak menghendaki proses politik lebih mendominasi proses penentuan calon Sekda NTB, yang akan berdampak pada independensi serta netralitas Sekda terpilih dalam menahkodai dan memimpin para ASN. Itu dikhawatirkan akan berpengaruh bagi ASN dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara negara dan pelayan masyarakat, yang akan menjadi tidak maksimal.

Jayadi juga meminta para legislator di DPRD NTB untuk menjalankan fungsi kontrolnya, dan memastikan proses seleksi tidak ada permainan, baik di tingkat Pansel, prosedur, maupun track record para calon Sekda.

“Jangan sampai proses seleksi menyalahi kaidah dan prosedur sebagaimana yang sudah ditentukan. Disamping para legislator, masyarakat juga harus bersuara dan berpartisipasi melakukan pengawasan,” ujarnya.

Proses transparansi menurut Jayadi, juga perlu dilakukan untuk profil masing-masing calon Sekda, baik prestasi-prestasinya maupun rekam jejak masa lalunya bisa diduga pernah tersangkut masalah etika atau pun dugaan pelanggaran hukum.

“Jadi harus dibuka semua, jangan ada yang ditutupi agar masyarakat juga tahu siapa saja dan bagaimana para calon Sekda NTB ini,” katanya. (red)