Australia dan Lombok Utara, Kolaborasi Administrasi Kependudukan
KORANNTB.com – Wakil Duta Besar Australia (DHOM) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengunjungi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Lombok Utara (KLU), Selasa, 11 November 2019.
Kunjungan dengan agenda melihat fokus pelaksanaan pencatatan administrasi dan statistik hayati, program dukungan kemitraan antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia.
Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, diwakili Asisten I Kawit Sasmita, dalam sambutannya menyambut Cristian dari Kedutaan Australia dan rombongan.
Disampaikan Kawit, berkaitan dengan progres implementasi rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan masyarakat KLU dinilainya sudah cukup cepat. Di mana total rumah rusak ringan, berat dan sedang lebih kurang 76 ribu di luar fasilitas umum (fasum) seperti sekolah, perkantoran, dan rumah sakit. Sementara proses pembangunan fasum dan Rumah Tahan Gempa (RTG) menelan anggaran sekitar Rp9,9 triliun rupiah.
“Itu jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu, kami minta dukungan dari Bappenas. Mohon jadi perhatian. Untuk sekolah, alhamdulillah sudah banyak lembaga donor yang mengerjakan. Dalam satu tahun itu baru 10.500 unit RTG. Masih banyak sisa yang belum terbangun,” ungkap mantan Kadis Kominfo ini.
Pada kesempatan itu, ia juga meminta kepada Bapenas agar bisa membantu percepatan layanan kependudukan. Dengan program kependudukan kolaborasi dengan Pemerintah Australia, sudah ada inovasi yang diterapkan Pemda KLU yaitu Tri in One.
Kepala Dinas Dukcapil KLU Fahri, menjelaskan, dalam mengelola tugas rutin sehari-hari terkait layanan adminduk di Dinas Dukcapil, ia menekankan akselerasi sehingga harus terus-menerus dilakukan. Oleh karena itu, sambungnya, walaupun ia menjabat di Disdukcapil baru beberapa bulan, namun ia bisa melakukan percepatan inovasi dan nilai tambah meski dengan fasilitas yang kurang lantaran Lombok Utara terdampak bencana gempa bumi 2018.
“Maka kami ingin dokumen ini dibuat secara digital. Kami berusaha untuk tidak menyibukkan masyarakat, sehingga kami membuat 3 dokumen keluarga yang disebut Tri in One. Inovasi ini juga berkat kerjasama dengan KOMMPAK dan LPA,” pungkas mantan Camat Pemenang itu.
Pendamping Program Dedi Eriawan menyampaikan, beberapa kegiatan yang dilakukan pihaknya di lapangan terkait implementasi pencatatan administrasi dan statistik hayati di sembilan desa binaan yang tersebar di dua Kecamatan, yaitu delapan desa di Kecamatan Bayan dan satu desa di Kecamatan Pemenang (Desa Malaka).
“Sembilan desa sudah melakukan kegiatan penguatan pokja adminduk khusus masyarakat yang jauh dari jangkauan,” paparnya.
Menurut Eriawan, tujuan dari penguatan itu untuk mempermudah masyarakat memperoleh adminduk, bahkan pihaknya juga membuat kutipan akta perkawinan. Selain penguatan, ia juga melakukan advokasi terhadap pemerintah Desa melalui Dana Desa (DD) agar mengalokasikan anggaran untuk layanan adminduk.
Lebih detail dipaparkannya, pihaknya juga melakukan Musrenbang khusus perempuan dan lansia. Dari musrenbang itu, Pemerintah Desa juga melibatkan perempuan menjadi tim penggagas dari tim 11 dalam rangka mempermudah mendapat anggaran di Desa. (red)