Keseriusan Pemerintah Bangun KEK Mandalika Dipertanyakan

KORANNTB.com – Anggota DPR RI Dapil NTB 2  (Pulau Lombok), Suryadi Jaya Purnama atau (SJP) meminta pemerintah pusat memperioritaskan infrastruktur pendukung KEK Mandalika seperti pembangunan jalan nasional dari pelabuhan Lembar ke pelabuhan Kayangan dan DAM Mujur di Lombok Tengah pada rapat kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Perhubungan dan PUPR pada di Jakarta, Rabu, 5 Februari 2020.

Rapat kerja tersebut membahas pengembangan limq Kawasan Strategis Pembangunan Nasional (KSPN) yang menjadi prioritas pembangunan Nasional. Di antaranya kawasan pariwisata Mandalika, Danau Toba, Borobudur, Labuhan Bajo dan Bintan.

Dari lima KSPN prioritas itu, ternyata Kawasan Mandalika mendapatkan kucuran dana paling sedikit, sekitar 683,2 miliar. Dibandingkan dengan Borobudur yang mencapai 1,2 triliun. Padahal, dalam waktu dekat, kawasan Mandalika sedang bergegas menyambut banyak event, baik skala nasional maupun internasional termasuk event MotoGP 2021.

Link Banner

SJP mempertanyakan minimnya dukungan anggaran dari pemerintah pusat terkait pengembangan kawasan Mandalika ini. Sebab, besaran kebutuhan untuk pengembangan kawasan tidak sebanding dengan anggaran yang disediakan.

SJP juga menyoroti lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah terkait pengembangan kawasan Mandalika ini. Seperti contoh, pemerintah pusat melalui kementerian PUPR merencanakan akan merevitalisasi bendungan Panganan di Lombok Tengah yang lokasinya cukup jauh dengan kawasan Mandalika, di samping juga aliran airnya selama ini didistribusikan ke Kabupaten Lombok Barat.

“Yang paling strategis untuk mendukung penyediaan air bersih di kawasan Mandalika adalah Bendungan Mujur. Karena kawasan ini letaknya paling dekat, juga membutuhkan pembiayaan yang tidak terlalu besar,” katanya.

Hal lain yang juga ditagih Mantan Wakil Ketua DPRD NTB ini ialah janji Presiden Jokowi untuk membangun jalan nasional yang menghubungkan Pelabuhan Lembar di Kabupaten Lombok Barat dengan Pelabuhan Kayangan di Kabupaten Lombok Timur. Karena hal tersebut telah dijanjikan Presiden saat berkunjung ke Lombok beberapa waktu lalu.

“Kenapa kemudian dalam rencana pengembangan KSPN Mandalika ini, tidak masuk dalam prioritas pembangunan,” ujarnya.

Tidak hanya itu, SJP juga mengingatkan pemerintah pusat terkait jalan raya yang menghubungkan Kabupaten Lombok Tengah dengan Kabupaten Lombok Timur.

“Jalan lupa, Kabupaten Lombok Timur adalah kabupaten dengan jumlah penduduk paling banyak di NTB. Tapi, jalan raya yang menghubungkan antara kawasan Mandalika dengan kabupaten ini, sangat sempit,” ujarnya.

Namun ia mengapresiasi langkah pemerintah pusat yang menelurkan kebijakan pengembangan KSPN ini. Walaupun selama ini, pembangunan infrastruktur terlalu berfokus di Pulau Jawa.

“Jika teman-teman mempermasalahkan lima KSPN prioritas ini dengan alasan ketimpangan, maka saya katakan justru inilah jawaban dari ketimpangan pembangunan infrastruktur di masa lalu. Karena selama ini, pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa kurang dimaksimalkan,” ujarnya. (red)

Link Banner
Link Banner