HIPPI NTB Targetkan Ribuan Anggota Jadi Penggerak Ekonomi Daerah
KORANNTB.com – Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Provinsi Nusa Tenggara Barat bertekad mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dengan pengusaha pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menangah (UMKM) sebagai lokomotif pergerakan.
HIPPI NTB menargetkan lebih dari 5.000 anggota, para pengusaha lokal sebagai anggota, untuk mendukung peningkatan perekonomian masyarakat menuju NTB Gemilang. Hal ini dikatakan dalam diskusi wirausaha HIPPI NTB, Senin, 2 Februari 2020 di Kafe Sayung Mataram.
Pertemuan mengangkat tema “Menemukan Kembali Jalannya Idiologi, Politik dan Organisasi Menuju NTB Gemilang,” dihadiri sekitar 100 pengusaha lokal anggota HIPPI NTB.
Dewan Pembina HIPPI NTB, I Gusti Putu Ekadana menekankan, HIPPI harus menjadi lokomotif pembaruan dalam pengelolaan ekonomi kerakyatan ke depan.
“HIPPI harus berjuang menuju perekonomian mandiri bangsa. HIPPI NTB menargetkan 5.300 anggota di NTB ini sebagai penggerak ekonomi rakyat, penggerak ekonomi pribumi di daerah ini,” tegas Ekadana.
Perjuangan HIPPI secara garis besar adalah mendorong pelibatan partisipatif para pengusaha, pelaku UMKM lokal di daerah dalam setiap program pembangunan sektor ekonomi secara umum di daerah ini.
Menurut Ekadana, sejauh ini sejak zaman kolonial kekayaan alam Indonesia sudah dikeruk oleh pihak asing dengan tameng investasi. Akibatnya, sangat sedikit porsi kue kemerdekaan yang bisa dinikmati oleh pengusaha lokal pribumi.
“HIPPI pada zaman orde baru hanyalah sebagai kamuflase untuk kepentingan-kepentingan penguasa saat itu. Saat ini kita berharap agar HIPPI di era Jokowi ini dapat berdikari tanpa ada unsur kepentingan penguasa,” katanya.
Ekadana menegaskan, HIPPI harus menjadi motivator bagi pelaku usaha pribumi, untuk dapat lebih meningkatkan kapasitas mereka untuk kemajuan ekonomi bangsa dan negara. Satu kata yang harus dilakukan bersama adalah bersatu dan berjuang bersama melalui HIPPI.
“Kegelisahan kita harus ditukar dengan pergerakan (HIPPI). Jika tidak maka kita adalah pengianat bangsa ini,” katanya.
Ketua DPD HIPPI NTB, Putu Sudiarsa mengatakan, kegiatan diskusi wirausaha HIPPI NTB digelar sebagai wadah diskusi dan interaksi bagi pengusaha pribumi yang ada di NTB.
Menurutnya, salah satu kunci agar bisa maju dan sukses adalah persatuan. Oleh sebab itu, Ia meminta agar HIPPI di NTB dapat bersatu guna mendorong dan meningkatkan SDM yang ada.
“Kami berharap diskusi ini akan membawa pencerahan bersama terutama bagi anggota HIPPI NTB untuk berkontribusi dalam peningkatan ekonomi daerah,” katanya.
Ketua Panitia Diskusi HIPPI NTB, Halus Mandala mengatakan, anggota HIPPI NTB akan terus bersatu dan bergerak bersama-sama untuk maju.
Ia menegaskan, HIPPI merupakan organisasi pergerakan yang mendorong pelaku usaha lokal untuk menjadi tuan rumah di daerah sendiri.
“Landasan HIPPI jelas Pancasila dan UUD 1945 serta peraturan pemerintah yang berlaku. HIPPI di NTB harus bisa jembatani pengusaha lokal kita, dan memberi manfaat baik kepada peningkatan ekonomi daerah dan juga pada anggotanya,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang Industri Kreatif, Sandang dan Kerajinan, pada Dinas Perindustrian NTB, Muhtadi Hairi mengapresiasi kegiatan diskusi wirausaha yang digelar HIPPI NTB.
Menurut Muhtadi eksistensi HIPPI NTB tentu sangat strategis untuk mendukung program unggulan Pemprov NTB, terutama program industrialisasi yang digalakkan pemerintah Zul-Rohmi, saat ini.
“Pemerintah Provinsi NTB membuka diri dan mendukung hadirnya pelaku usaha pribumi ini. Pemprov NTB juga telah membuatkan aturan untuk melindungi pelaku usaha pribumi tersebut,” katanya.
Muhtadi berharap, HIPPI NTB bisa jadi pengayom bagi pengusaha lokal dan pelaku UMKM di NTB. Sekaligus menjadi jembatan komunikasi antar pelaku usaha dengan institusi pemerintah daerah.
Diskusi wirausaha HIPPI NTB dipandu moderator Muhammad Aminuddin yang juga pelaku industri media massa NTB. Diskusi berjalan menarik dengan berbagai masukan dan saran, juga autokritik terhadap dunia industri di NTB.
Sejumlah pengusaha menyoroti banyak kegiatan Pemprov NTB yang terkesan seremonial. Ada juga yang menyoroti sulitnya akses permodalan bagi pengusaha dan pelaku UMKM di NTB. Masalah perizinan usaha, juga dinilai semakin sulit dan berbelit-belit. (red)
