Kebijakan Diam di Rumah Tanpa Insentif adalah Bencana Bagi Si Miskin

KORANNTB.com – Pemerintah Nusa Tenggara Barat mengimbau masyarakat untuk diam di rumah (stay at home) untuk mencegah penularan COVID-19.

Ini menjadi bencana kedua bagi masyarakat kelas bawah yang sangat bergantung terhadap pekerjaan harian.

Masyarakat kelas bawah dinilai dapat dilanda kelaparan, menjadi bencana kedua selain corona.

Koordinator Kesatuan Aksi Keluarga Besar Universitas Indonesia 98 (KA-KBUI98), Damar Juniarto, meminta pemerintah memberikan insentif bagi masyarakat yang terkena imbas dari kebijakan diam di rumah.

“Mitigasi dari pelaksanaan stay at home tidak dibarengi dengan insentif bagi masyarakat kelas bawah, sehingga menimbulkan imbas ancaman kelaparan akibat tidak bisa mendapatkan nafkah yang cukup,” katanya dalam keterangan tertulis, Rabu, 25 Maret 2020.

Ia meminta pemerintah merespon cepat dengan memberikan insentif bagi masyarakat kelas bawah untuk kebutuhan pokok satu kepala keluarga per bulan dan tunjangan lainnya.

“Pemerintah harus memperhatikan masyarakat terdampak dengan memberikan insentif yang cukup masuk akal per keluarga setiap bulan, penundaan pembayaran cicilan dan tunjangan PHK bagi yang dirumahkan,” katanya.

Damar juga meminta pemerintah melakukan karantina wilayah pada daerah yang terdampak Corona dengan tetap menjaga hak asasi manusia secara politik, sipil, sosial dan budaya sesuai konvensi PBB.

Ia meminta pemerintah mempercepat rapid test bagi masyarakat yang membutuhkan menurut skala prioritas standar WHO dan ahli medis mengenai siapa yang didahulukan untuk dites. Bukan menggunakan standar politisi.

“Alasan keterbatasan dana untuk pelaksanaan masif rapid test yang efektif, tidak bisa diterima oleh rakyat pembayar pajak. Segera alokasikan anggaran APBN/APBD yang tepat dengan pengawasan penerapan program-program dari alokasi APBN/APBD tersebut secara ketat dan serba digital,” ujarnya.

“Keterlambatan ini membuat rapid test masih sedikit dilakukan dibandingkan dengan proporsi penduduk di daerah merah tentu akan berdampak serius bagi kesehatan dan kesejahteraan warga negara. Pelaksanaan rapid test massal harus dilakukan dengan metode yang tepat dengan mencegah orang untuk berbondong-bondong dan berkumpul antri untuk rapid test,” jelasnya.

Ia juga meminta pemerintah menyiapkan alat pelindung diri (APD) bagi tenaga kesehatan yang menangani pasien Corona.

Juga, memastikan pasokan dan distribusi kebutuhan (sembako, medis termasuk sanitasi dan kebutuhan pokok lainnya) berjalan dengan baik, terkontrol, merata dengan memperhatikan keamanan, keselamatan dan kesehatan pekerja dan pelaku serta pegawai usaha UMKM yang terlibat dan sejumlah tuntutan lainnya. (red)