Oleh: L M Husni Tamrin

(Fungsional Statistisi BPS Kabupaten Lombok Barat)

KORANNTB.com -Beberapa hari yang lalu Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB merilis berita resmi statistik. Satu di antara  yang dirilis adalah Indeks Demokrasi di NTB. Menurut BPS NTB, Indeks Demokrasi NTB pada satu tahun terakhir mengalami peningkatan 3,01 poin dibanding tahun sebelumnya.

Padahal diketahui bahwa tahun 2019 merupakan tahun politik di mana pemilu serentak (Pilpres dan Pileg) diselenggarakan. Banyak terjadi pertentangan dan protes di masyarakat baik saat pemilu begitu juga terhadap hasil pemilu. Narasi pemilu curang, aparat tidak netral, serta banyaknya temuan pelanggaran pemilu menjadi sorotan semua pihak. Belum lagi demonstrasi dan kerusuhan terkait revisi UU KPK dan RUU KUHP terjadi di jalan-jalan.

Link Banner

Berbagai peristiwa tersebut tentu menjadi catatan negatif sehingga Indeks Demokrasi di NTB bisa naik dipertanyakan. Kejanggalan tersebut barang kali dapat diterangkan dengan pengetahuan yang cukup tentang Indeks Demokrasi Indonesia, apa saja komponennya, dan bagaimana mekanisme perhitungannya.

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

Untuk diketahui bahwa IDI yang telah dimulai sejak 2007 diselenggarakan dengan mendapatkan sokongan dari program pembangunan PBB bernama UNDP melibatkan stakeholders demokrasi meliputi pemerintah, pemerintah provinsi, masyarakat sipil, dan akademisi. Dengan demikian, IDI memberikan gambaran tentang wajah demokrasi lokal setiap provinsi yang ada di Indonesia. Tinggi, sedang, atau rendahnya tingkat demokrasi suatu provinsi dapat dilihat dari kinerja hasil pengukuran IDI yang dilakukan kelompok kerja (Pokja) terdiri para stake holder yang ada di tiap provinsi.

Komponen IDI

Aspek yang diukur dalam IDI meliputi kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi yang selanjutnya disederhanakan konsepnya secara obyektif dalam beberapa variabel dan indikator yang dapat diukur.

Aspek kebebasan sipil (civil liberty) terdiri dari variabel kebebasan berkumpul dan berserikat,  kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Aspek hak-hak politik (political rights) terdiri dari variabel hak memilih dan dipilih, partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintahan. Aspek lembaga demokrasi (institution of democracy) terdiri dari variabel pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, serta Peradilan yang independen. Jika dirinci lebih dalam lagi maka didapatkan 28 indikator yang tersebar di semua variabel.

Sumber Data

Metode yang dipakai dalam IDI adalah metode trianggulasi dengan kombinasi antara kuantitatif dan kualitatif sehingga data yang diperoleh dari metode yang satu akan memvalidasi silang (cross validate) data yang diperoleh metode lainnya.

Beberapa metodologi pengumpulan data digunakan adalah: 1. Review (koding) berita dari surat kabar, 2. Review (koding) dokumen, 3. Focus Group Discussion (FGD) dengan berbagai kalangan/stake holders, 4. Indept Interview/wawancara mendalam.

Dari data indeks atas masing-masing indikator dari aspek dan variabel di atas dihitung menjadi komposit indeks dalam IDI melalui penentuan bobot, penghitungan dengan Analitical Hierarchy Procedure (AHP) dan skala kinerja demokrasi.

Capaian tingkat demokrasi dalam IDI digunakan skala 0 – 100. Skala ini merupakan skala normatif di mana 0 adalah tingkat terendah dan 100 adalah tingkat tertinggi, dan kemudian dibagi ke dalam tiga kategori tingkat demokrasi yakni: a. Kategori “baik” (indeks > 80); b. Kategori “sedang” (indeks 60 – 80); dan c. Kategori “buruk” (indeks < 60).

Perkembangan IDI NTB

Berdasarkan data yang dirilis BPS NTB, angka IDI NTB pada tahun 2019 mencapai 76,64 (skala 0 – 100). Bila dibandingkan dengan capaian IDI NTB 2018 yang sebesar 73,63, jelas pada tahun 2019 angkanya mengalami kenaikan cukup signifikan.

Dengan hasil pengukuran tersebut, maka IDI NTB 2019 berada pada kategori sedang, sama dengan capaian IDI 5 tahun sebelumnya. Meski demikian, capaian IDI NTB tahun 2019 merupakan capaian tertinggi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Untuk meningkatkan level IDI NTB menjadi kategori baik, hanya dibutuhkan tambahan sekitar 3,4 poin saja.

Berbicara pada perkembangan aspek dari kebebasan sipil, hak-hak politik, serta lembaga demokrasi, dapat dilihat perjalanannya sejak tahun 2010 secara umum mengalami peningkatan. Aspek kebebasan sipil tahun 2019 meningkat 0,08 poin, aspek hak-hak politik meningkat signifikan 4,06 poin, dan aspek lembaga demokrasi meningkat tajam 5,05 poin dari tahun 2018.

Sementara itu, perkembangan masing-masing variabel di setiap aspek bervariasi, ada yang mengalami peningkatan namun ada juga yang turun.

Dua indikator pada aspek kebebasan sipil yang meningkat adalah indikator ancaman/penggunaan kekerasan dari satu kelompok terkait ajaran agama dan indikator tindakan/pernyataan pejabat membatasi kebebasan dalam menjalankan ibadah agama. Sedangkan indikator aturan tertulis yang membatasi kebebasan dalam menjalankan ibadah agama, indikator ancaman/kekerasan oleh masyarakat terhadap kebebasan berkumpul/berserikat, dan indikator ancaman/kekerasan oleh masyarakat terhadap kebebasan berpendapat justru malah turun.

Sementara itu, empat indikator pada aspek hak-hak politik yang naik adalah indikator kurang fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih, indikator demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan, indikator voters turnout, indikator kualitas DPT, dan indikator pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Sangat disayangkan indikator hak memilih dan dipilih terhambat serta indikator persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi harus mengalami penurunan.

Terakhir pada aspek lembaga demokrasi cukup memuaskan di mana lima indikatornya mengalami peningkatan yaitu indikator rekomendasi DPRD terhadap eksekutif, indikator upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah, indikator kegiatan kaderisasi yang dilakukan oleh partai peserta pemilu, indikator alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan dalam APBD, dan indikator kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh PTUN. Hanya tiga indikator yakni kecurangan dalam penghitungan suara, indikator perda yang merupakan inisiatif DPRD, dan indikator keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu yang mengalami penurunan.

Tantangan IDI NTB ke depan

Untuk meningkatkan IDI NTB ke depan perlu ada upaya-upaya dari semua pihak baik dari kalangan aparatur pemerintahan, lembaga perwakilan (DPRD), penegak hukum, penyelenggara Pemilu, masyarakat, Partai Politik, NGO, dan sebagainya. Hasil IDI dapat digunakan sebagai masukan saat penyusunan program penguatan nilai-nilai, kultur dan struktur demokrasi agar kelak capaian kinerja demokrasi makin membaik.

Indikator-indikator yang masih berkategori buruk seperti  ancaman/kekerasan oleh masyarakat terhadap kebebasan berpendapat (bernilai 50) dapat ditingkatkan dengan cara membangun kesadaran untuk menghormati hak-hak orang lain untuk berbicara dengan tetap mengedepankan aturan atau norma yang berlaku. Indikator demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan (bernilai 13,04) dapat ditingkatkan dengan cara penegakan hukum yang adil terhadap semua golongan atau kelompok. Indikator persentase perempuan menjadi anggota DPRD Provinsi (bernilai 5,13) dapat ditingkatkan dengan cara mendorong atau memberikan kesempatan yang lebih banyak kepada perempuan NTB untuk berkiprah di dunia politik.

Indikator Perda yang merupakan inisiatif DPRD (bernilai 42,86) dapat ditingkatkan dengan terus mendorong anggota DPRD untuk lebih banyak menginisiasi Perda-Perda yang diperlukan untuk mendorong kemajuan pembangunan NTB.

Melalui momentum Pilkada 2020 yang sebentar lagi diselenggarakan, menjadi peluang bagi NTB terutama penyelenggara dan peserta untuk memperbaiki diri, belajar dari kekurangan pemilu sebelumnya sehingga besar peluang bagi NTB untuk masuk pada kategori “baik” tahun ini.

Seiring dengan itu semua, harapan agar seluruh elemen masyarakat NTB dapat lebih dewasa lagi dalam berdemokrasi.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa demokrasi sebagai sistem politik di NTB memerlukan dukungan struktur demokrasi yang baik, yakni berupa pemerintahan yang mempraktikan demokrasi sesuai konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku, serta meminimalir tindakan aparat yang menimbulkan anti demokrasi maupun kebijakan pemerintah yang merugikan kepentingan publik lainnya.

Selain itu juga demokrasi memerlukan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi demi terbangunnya kultur demokratis dari kalangan masyarakat pendukungnya. Semuanya tersebut tercermin dalam berbagai kriteria demokrasi yang menjadi aspek-aspek pengukuran indeks demokrasi suatu daerah atau negara. (red)

Opini adalah tanggung jawab penulis. Judul asli “POTRET DEMOKRASI NTB DALAM PERSPEKTIF IDI”