Link Banner

Koalisi Anti Kekerasan Siap Kawal Kasus Pelecehan Seksual di Lombok Utara

KORANNTB.com – Kasus pelecehan seksual yang menimpa seorang perempuan di Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat menjadi atensi aktivis gender di Mataram.

Kasus kekerasan seksual yang menimpa seorang perempuan sebut saja Bunga, dilakukan oleh seorang pelaku berinisial SDR asal Tembobor, Kecamatan Tanjung, Lombok Utara.

Pelaku pada 18 November 2020 memegang dada korban saat korban sedang lari sore. Aksi pelaku sempat akan dilakukan untuk kedua kalinya, beruntung saat itu korban berteriak dan membuat pelaku kabur.

Polisi menangkap pelaku pada Rabu, 2 Desember 2020. Namun sayangnya polisi menjerat pelaku menggunakan pasal 281 KUHP yang ancaman hukumannya sangat rendah.

Menyikapi rendahnya ancaman hukuman pelaku, aktivis gender yang digawangi LBH APIK NTB membentuk Koalisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

Selain LBH APIK, bergabung juga organisasi lainnya seperti Kaukus Perempuan NTB, Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Fakultas Hukum Universitas Mataram, LARD NTB, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Mataram dan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) NTB.

Ketua LBH APIK NTB, Yanti, mengatakan koalisi tersebut akan membantu korban mendapatkan keadilan.

“Koalisi ini dibentuk untuk membantu korban mendapatkan keadilan. Koalisi akan mengadvokasi kasus tersebut agar pelaku dapat diberi hukuman yang adil dan sebagai bentuk efek jera terhadap perbuatannya,” katanya di Mataram, Selasa, 8 Desember 2020.

Kuasa hukum BKBH Fakultas Hukum Unram, Yan Mangandar Putra mengatakan pasal 281 KUHP yang digunakan untuk menjerat pelaku tidak tepat digunakan. Pasal tersebut  seharusnya hanya menjerat orang yang telanjang di muka umum bukan orang yang mengalami pelecehan seksual dengan bersentuhan.

“Pasal 281 KUHP tidak cocok digunakan dalam kasus ini. Pasal itu untuk menjerat orang yang telanjang atau menunjukkan kemaluan di muka umum. Sementara kasus ini harusnya menggunakan pasal 289,” ujarnya.

BACA:  Siswi SMP di Kota Bima Jadi Korban Pelecehan Seksual

Pasal 289 memuat ancaman hukuman maksimal 9 tahun. Pasal tersebut dinilai tepat digunakan untuk pelaku sebagai efek jera atas perbuatannya.

Ketua LARD NTB, Uda, mendesak kepolisian agar menjerat pelaku dengan hukuman maksimal. Itu dinilai karena kasus kejahatan terhadap perempuan di NTB semakin marak. Jika pelaku diberikan hukuman maksimal, itu dapat menjadi pelajaran agar tidak mengulangi kasus serupa.

“Jadi dalam kasus ini polisi harus sensitif gender. Juga saya berharap terhadap korban pelecehan seksual agar berani bersuara,” katanya.

Ketua AMSI NTB, Fauzan Zakaria mengatakan akan siap membantu mengadvokasi kasus tersebut  melalui berita. Ia mengatakan AMSI NTB yang memiliki puluhan media akan mengawal kasus tersebut hingga putusan pengadilan.

“AMSI NTB tentu akan mengawal kasus tersebut dan membantu korban mendapatkan keadilan yang sebenar-benarnya,” katanya. (red)

Link Banner
Link Banner
Link Banner