KORANNTB.com – Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (SOMASI) Nusa Tenggara Barat (NTB) meminta agar Pemerintah Provinsi NTB transparansi soal program zero waste maupun anggaran yang digelontorkan untuk program tersebut.

Peneliti SOMASI, Jumaidi Idi, mengatakan banyak program Pemprov NTB yang diklaim berhasil, namun Pemprov dinilai belum terbuka dan transparan terhadap publik. Salah satunya adalah program NTB Zero Waste.

“Pemda harus terbuka atas kinerja penanganan sampah, jika memang berhasil silahkan disampaikan kepada publik sejauh mana keberhasilan tersebut, indikator keberhasilannya seperti apa. Jangan asal klaim keberhasilan saja,” kata Jumaidi, Jumat, 19 Februari 2021 di Kantor SOMASI NTB, Mataram.

Selain itu kata Jumaidi, publik juga harus tahu konsep penanganan sampah dan anggaran yang disediakan di masing-masing program dalam zero waste tersebut.

“Selain itu, publik juga perlu tahu konsep penanganan sampah dan anggaran yang disediakan untuk penanganan sampah yang menjadi program unggulannya Pemda Provinsi NTB,” ujarnya.

Banyak kritikan yang datang terhadap program zero waste tersebut. Terlebih lagi saat ini tumpukan sampah ada di banyak titik. Hal ini kontras dengan anggaran yang digelontorkan untuk program tersebut mencapai miliaran rupiah.

“Jangan sampai program zero waste ini hanya jargon,” tegas Jumaidi.

Ketidaktransparanan program zero waste membuat dugaan program tersebut justru hanya menjadi bancakan kelompok tertentu.

“Sehingga yang terjadi publik hanya berprasangka karena ketidakjelasan atas pengelolaan program zero waste ini, dan kami pun menduga program zero waste ini menjadi bancakan bagi kelompok-kelompok tertentu,” tegasnya.

Terakhir, Jumaidi meminta agar Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK melakukan audit investigatif atas pelaksanaan program zero waste.

“Kami sarankan agar BPK menaruh atensi dan melakukan audit investigatif atas pelaksanaan dan pertanggung jawaban program zero waste ini,” tuturnya. (red)