Link Banner

Gerindra NTB Siapkan Pengacara untuk 4 IRT Ditahan bersama Balita

KORANNTB.com – Empat ibu rumah tangga (IRT) di Desa Wajageseng, Kecamatan Kopang, Lombok Tengah, mendekam di balik jeruji Kejaksaan Negeri Praya, Lombok Tengah.

Dua dari empat IRT harus membawa bayi mereka berada di balik jeruji, lantaran harus menyusui.

Empat IRT tersebut sebelumnya melempar pabrik rokok yang ada di Dusun Eat Nyiur sebagai bentuk protes karena polusi yang ditimbulkan dan justru pabrik memilih mempekerjakan orang luar dibanding warga setempat.

Diketahui, masing-masing IRT asal Desa Wajageseng, Kecamatan Kopang, Lombok Tengah adalah Nurul Hidayah (38), Martini (22), Fatimah (38) dan Hultiah (40). Mereka merupakan warga Dusun Eat Nyiur yang diancam pasal 170 KUHP ayat (1) dengan ancaman pidana lima sampai tujuh tahun kurungan penjara atas tuduhan pengerukan.

Hukum yang kerap diasosiasikan hanya melanggengkan penindasan terhadap masyarakat yang tidak berdaya, membuat banyak pihak turun tangan. Ramai-ramai mengecam tindakan Polsek hingga dilimpahkan ke Kejari yang tega mempidanakan ibu menyusui.

Hingga berita ini dimuat, telah ada puluhan pengacara yang akan bergabung secara sukarela memberikan bantuan hukum terhadap IRT tersebut. Bahkan Partai Gerindra menyiapkan pengacara.

Sekretaris DPD Partai Gerindra NTB, Ali Ustman Ahim, mengatakan Partai Gerindra NTB melihat permasalahan tersebut mengusik rasa kemanusiaan di tengah carut marut penegakan hukum yang seharusnya bisa diselesaikan dengan cara persuasi dan mediasi yang mengedepankan asas kekeluargaan.

“Di tengah pandemi COVID-19 yang menyengsarakan ini, seharusnya peristiwa hukum yang dialami oleh empat IRT tersebut tidak semata-mata dilihat dari sisi prosedur dan legal yuridisnya tapi ada aspek kebijaksanaan hukum yang perlu di kedepankan yakni humanisme,” katanya, Sabtu, 20 Februari 2021.

Dia mengatakan, Partai Gerindra tidak akan diam melihat ironi penegakan hukum terhadap kasus tersebut. Mereka akan memberikan pendampingan hukum.

“Ya tentu kita akan memberikan pendampingan hukum. DPD Partai Gerindra NTB akan menyiapkan tim hukum untuk membantu empat IRT tersebut,” katanya.

Ia mengatakan, empat IRT tersebut perlu diperjuangkan agar terhindar dari jeruji besi. Sebab, mereka memiliki balita yang perlu untuk dibesarkan.

“Jika mempidanakan ibu yang masih menyusui, sama dengan menghukum balitanya. Itu tidak memenuhi rasa keadilan. Tegakan supremasi hukum melalui restoratif justice, bukan berorientasi pembalasan,” tandasnya. (red)

Link Banner
Link Banner
Link Banner