Pemprov NTB dan PT GTI Sepakati Adendum, Besaran Retribusi Berubah

KORANNTB.com – Polemik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan PT Gili Trawangan Indah (GTI) berakhir dengan dilakukan kesepakatan adendum antara kedua belah pihak, Kamis, 10 Juni 2021.

Pemprov memilih melakukan adendum ketimbang melakukan pemutusan kontrak. Itu dikarenakan kekhawatiran adanya gugatan pengadilan.

Polemik tersebut bermula dari keuntungan yang diterima Pemprov hanya Rp22,5 juta imbas dari kontrak yang dibuat pada 1995. Pendapatan Pemprov dari pengelolaan lahan Gili Trawangan cukup kecil dengan nilai mata uang saat ini. Ditambah lagi, masih banyak pengusaha di Gili Trawangan ilegal.

Adendum memuat berbagai kesepakatan. Paling menonjol adalah besaran kontribusi PT GTI selama 25 tahun beroperasi.

“Pemerintah memutuskan upaya adendum dengan komitmen PT GTI siap membangun dan mengelola izin investasi yang sudah diberikan”, kata Gubernur NTB, Zulkieflimansyah di Aula Kantor Kejati, Kamis, 10 Juni 2021.

Dikatakan Gubernur, komitmen melanjutkan  pengelolaan aset dalam kontrak kerjasama sampai dengan 2026 itu menjadi salah satu kesepakatan yang akan dibahas dan dituangkan dalam addendum.

Sekretaris Daerah, Lalu Gita Ariadi menjelaskan, pembahasan direncanakan selesai pada Agustus mendatang. Termasuk ketentuan mengenai hak dan kewajiban terkait komitmen investasi.

Adapun mengenai retribusi juga akan disepakati sesuai aturan hukum yang berlaku serta kesepakatan mengenai pengusaha maupun pengusaha yang saat ini menempati lahan  PT GTI untuk diberikan masa transisi penghentian usaha mereka.

“Bahkan kalau diperlukan, kontrak kerjasama bisa diperbaharui jika klausul lama dianggap tidak lagi sesuai dengan kesepakatan dua pihak,” kata Gita. (red)

BACA:  Kasus GTI, Pemda Diminta Pertimbangkan Kepentingan Masyarakat