Gerbang Tani Dapat Mandat Kawal Kesejahteraan Petani Tembakau NTB

KORANNTB.com – Gerakan Kebangkitan Petani dan Nelayan Indonesia (Gerbang Tani) sebagai sayap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) siap mengawal petani agar mencapai kemandirian dan kesejahteraan.

“Ini mandat dari Ketum PKB Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin),” kata Ketua Umum Gerbang Tani, Idham Arsyad pada sambutan di acara Istigasah Koalisi Tembaku yang digagas oleh Gerbang Tani NTB, DPC PKB Lombok Timur, PC Muslimat NU, di GOR Pemuda Ponpes Al Amanan Bagik Nyaka Lombok Timur, Minggu, 12 September 2021.

Ia menjelaskan salah satu landasan kesejahteraan Indonesia adalah memperbaiki sektor pertanian. Sektor pertanian yang paling bertahan saat pandemi Covid-19. Namun kontribusi petani tembakau tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan.

Kurang lebih ada 7 rumah tangga petani yang bergantung dari tembaku.

“Istigasah juga akan kita gelar di daerah-daerah penghasil tembakau. Semoga koalisi tembakau bisa menjawab harapan kesejahteraan petani tembakau kita,” kata Idham
Ketua Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Lombok Timur (DPC PKB Lotim) mengatakan bahwa saat ini beragam kepentingan petani sangant diperhatikan oleh DPP PKB.

“PKB konsen mengawal kepentingan petani, Gerbang Tani adalah salah satu lembaga yang ngawal urusan urusan petani. Di Lombok wilayah selatan banyak di sektor tembakau. Sebagai tuan rumah mengucapkan selamat datang selamat istigasah untuk merumuskan peta kesejahteraan para petani,” ujarnya.

Menyusun Peta Jalan Kesejahteraan Petani Tembakau
Anggota Komisi IX DPR RI Nur Nadlifah mengungkapkan usaha tani tembakau di Pulau Lombok menjadi usaha tani primadona masyarakat.

Serapan tenaga kerja pun sangat tinggi mencapai 617 Hari Kerja Orang (HOK) per musim tanam, bila dibandingkan dengan usaha tani padi hanya 130 HOK.

“Pada setiap tahapan usaha tani tembakau, membutuhkan banyak curahan tenaga kerja dan rumitnya setiap tahapan. Dari banyaknya tenaga kerja yang dibutuhkan pada usaha tembakau, tidak kurang dari 50% diantaranya adalah buruh tani perempuan,” kata Nadlifah.

BACA:  Rokok Elektrik dan Ancaman Nyata Bagi Petani Tembakau NTB

Dikatakannya, setiap tahapan pada usaha tani tembakau selalu terdapat keterlibatan perempuan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bahkan Pada beberapa tahapan, perempuan memegang peranan yang sangat penting. Salah satunya adalah tahapan panen dan pasca panen.

“Perempuan dinilai lebih telaten dalam tahap ini. Demikian pula untuk tahapan lain, sebagian juga dikerjakan oleh perempuan. Bahkan untuk beberapa pekerjaan yang tergolong berat, juga  dikerjakan oleh buruh tani perempuan, seperti pada tahapan pembibitan, pengangkutan maupun mengambil air untuk pemupukan,” katanya.

Sektor Industri Hasil Tembakau (IHT) merupakan salah satu sektor strategis yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian. Selain menyumbang pendapatan negara, sektor ini juga memperkuat penyerapan tenaga kerja, terutama perempuan.

“Mayoritas pekerja di sektor IHT  didominasi oleh perempuan, yang berusia muda hingga paruh baya. Berdasarkan data BPS (2017), tercatat bahwa 86% dari seluruh pekerja di sektor pengolahan tembakau berasal dari kaum perempuan,” katanya.

Bahkan, data World Bank pada tahun 2018, persentase tingkat pendidikan pekerja perempuan di IHT untuk tamatan SD selalu di atas 30% di 2011-2015.

Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gadjah Mada (UGM) juga memaparkan bahwa kebanyakan pekerja yang bekerja sebagai buruh di industri rokok kretek tangan adalah perempuan.

“Mereka menjadikan IHT sebagai sumber penghasilan utama bagi keluarga,” ujar Nadlifah.

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian (Kemenperin) lanjutnya saat ini jumlah pabrikan rokok yang beroperasi di Indonesia berjumlah 700-an, mulai dari pabrik skala kecil sampai industri besar yang mempekerjakan jutaan  tenaga kerja.

Kemenperin mencatat, kata dia total tenaga kerja yang diserap oleh sektor industri rokok sebanyak 5,98 juta orang dan didominasi perempuan.

“Adapun komposisinya terdiri dari 4,28 juta adalah pekerja di sektor manufaktur dan distribusi, serta sisanya 1,7 juta bekerja di sektor perkebunan,” ujarnya.

BACA:  Harga Tembakau Rendah, Petani di Lombok Resah

Pada tahun 2018 IHT menyumbang pendapatan negara dalam bentuk cukai sekitar Rp180 triliun dan pajaknya Rp190 triliunan.

“Jadi hampir 10% APBN kita itu didanai oleh IHT,” ujarnya. (red)