Aksi 10 November, Mahasiswa Unram Terlibat Saling Dorong dengan Polisi

KORANNTB.com – Ratusan mahasiswa dari Universitas Mataram (Unram) yang mengatasnamakan diri Aliansi Rakyat NTB Menggugat terlibat saling dorong dengan polisi di depan Kantor DPRD NTB, Rabu, 10 November 2021.

Mahasiswa terlibat saling dorong karena ingin bergerak masuk kantor DPRD. Namun aksi mereka dihalau aparat yang berjaga.

Aksi sempat panas. Beruntung keributan tersebut mereda setelah hujan deras turun.

Meski hujan, mahasiswa tetap menggelar aksi dengan basah kuyup sembari berorasi. Petugas kepolisian pun ikut basah mengawal aksi mahasiswa.

Aksi tersebut bertepatan dengan Hari Pahlawan Nasional. Mahasiswa menuntut sejumlah tuntutan ke dewan.

Mahasiswa juga membentang sepanduk bertulis “Stop Pembungkaman Demokrasi.”

“Setop pembungkaman terhadap demokrasi kita,” teriak seorang mahasiswa yang berorasi.

Koordinator Umum, Yusril, mengatakan mahasiswa memiliki tuntutan skala nasional dan daerah. Pada skala daerah mahasiswa menuntut:

1. Cabut HGU PT SKE
2. Tuntaskan masalah di Mandalika dan kasus HAM
3. Kaji ulang AMDAL PT NIEN, PT Persambi Viktorila dan pengadaan tanah oleh PT AMMAN Mineral.
4. Terbitkan SK Gubernur tentang biaya pendidikan di NTB
5. Terbitkan SK tentang pengaturan paska panen dan opra panen
6. Berikan jaminan sosial terhadap masyarakat NTB seperti BPJS, jaminan harga nelayan, dll.
7. Cabut SK 188 di Kabupaten Sumbawa.

Sementara tuntutan skala nasional meliputi:

1. Cabut UU Ciptakerja dan aturan terkait dengan Omnibuslaw
2. Setop pembungkaman ruang demokrasi
3. Tuntaskan kasus pelanggaran HAM masa lalu dan sekarang
4. Tolak program kampus merdeka
5. Setop kenaikan biaya pendidikan
6. Lawan kapitalisme, liberalisme, privatisasi, komersialisasi di sektor pendidikan
7. Selesaikan kelangkaan pupuk
8. Tanah, modal dan teknologi modern di bawah kontrol tani
9. Reforma agraria sejati
10. Setop perampasan lahan
11. Cabut UU 19/2019 tentang KPK
12. Setop pelemahan KPK
13. Seret dan adili serta aset koruptor yang ada di pelaku korupsi
14. Berikan pengelolaan hak penuh terhadap pengelolaan pariwisata ke rakyat
15. Setop intimidasi gerakan rakyat Papua
16. Hentikan pelabelan TPNPB sebagai teroris dan bebaskan Vitroremo sebagai korban rasisme
17. Tegakan keadilan iklim berbasis land reform
18. Hentikan operasi militer di Papua
19. Tolak penghapusan upah sektoral, berlakukan kembali upah sektoral. (red)