Aksi 11 April di Lombok Berlangsung Damai
KORANNTB.com – Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam berbagai elemen mahasiswa di Mataram melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD NTB, Senin, 11 April 2022.
Mereka menolak perpanjangan masa jabatan presiden, dan kenaikan harga BBM hingga pajak pertambahan nilai (PPN).
Salah satu korlap aksi, Afif mengatakan, aksi yang dilakukan pihaknya merupakan konsensus atau kesepakatan dari musyawarah yang digelar beberapa hari terakhir. Dan merupakan aksi lanjutan dari demonstrasi yang sempat dilakukan beberapa waktu lalu.
“Sikap aliansi mahasiswa dari berbagai elemen adalah bentuk pengawalan terhadap keputusan pemerintah yang dinilai abai terhadap rakyat,” ujar Afif dalam orasinya.
Ia menilai langkah pemerintahan Presiden Jokowi menaikkan harga BBM, kemudian tarif PPN menjadi 11 dari 10 persen, hingga wacana penundaan pemilu merupakan bentuk nafsu politik demi kepentingan oligarki.
“Kami menolak ketiganya. Batalkan kenaikan harga BBM serta PPN kemudian menentang wacana penundaan pemilu,” tegas Afif.
Salah satu pengunjuk rasa lainnya, Raihan Al-Afiq, menegaskan, tak ada urgensi penundaan pemilu tersebut. Terlebih lagi rencana tersebut jauh dari konstitusi dan mengkhianati reformasi.
Tak hanya itu, lanjut dia, khusus urusan tunda pemilu aturannya begitu gambling tertuang dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Pemilu itu lima tahun sekali.
“Dalam Pasal 7 aturan yang sama juga menyebut masa jabatan presiden dan wakil presiden bersifat tetap (fix term) yakni lima tahun dan hanya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan,” tegasnya.
Raihan mendaku, penundaan pemilu berpotensi mencoreng muka bangsa karena ingkar dengan komitmen dalam bernegara yang tertuang dalam konstitusi. Selain itu, penangguhan pesta demokrasi sama dengan menunda regenerasi kepemimpinan yang seharusnya terus berjalan.
“Ihwal tersebut ada alasannya. Kekuasaan yang terlalu panjang berpotensi membuka praktik korupsi,” ucap dia.
Sementara itu, Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda, saat menerima para pengunjuk rasa mengatakan, bahwa pihaknya mendukung aksi mahasiswa tersebut.
Oleh karena itu, Politisi Golkar meminta pada Presiden Joko Widodo untuk kembali menyatakan sikapnya untuk tegas dan jelas, untuk tidak bersedia demi dan untuk tujuan apapun memperpanjang masa jabatan tiga periode.
“Termasuk, bagaimana Pak Presiden perlu membuat sebuah kebijakan yang pro rakyat untuk menurunkan harga kebutuhan barang pokok rakyat dan bahan bakar minyak (BBM), Gas LPG, PPn dan ketahanan pangan lainnya yang saat ini naik sangat tidak wajar dan membuat rakyat hidup susah,” ungkap Isvie.
Saat di desak mahasiswa menanggapi soal IKN. Ia mengaku, bahwa kebijakan menunda dan mengkaji ulang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara termasuk substansi pasal-pasal yang bermasalah dan dampak yang ditimbulkan baik dari aspek lingkungan hidup, hukum, sosial ekologi, politik, ekonomi dan kebencanaan, juga perlu dilakukan.
“Bahkan, kami dari NTB juga sepakat untuk mengusulkan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dan semua aspirasi masyarakat ini saya tampung dan akan langsung kita kirimkan ke pusat secepatnya,” tegas Isvie Rupaeda. (red)
