Ida Made Santi Ajukan Permohonan Penghentian Tuntutan ke Kejati NTB

KORANNTB.com – Tersangka kasus Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Ida Made Santi, bersama 25 pengacara mendatangi Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB untuk mengajukan permohonan penghentian penuntutan, Selasa, 2 Agustus 2022.

Tim Advokat Ida Made Santi, Yan Mangandar Putra mengatakan sebanyak 25 pengacara dari 113 pengacara yang tergabung menjadi pembela, datang bersama Ida Made Santi untuk mengajukan permohonan penghentian penuntutan dan penyampingan perkara demi kepentingan umum.

Yan mengatakan mereka ditemui Kasi TPUL Kejati NTB, Iwan Hendarso. Iwan mengatakan kasus tersebut terbuka peluang untuk restoratif justice (RJ) karena ada unsur perdata dalam kasus tersebut, namun pihak pengacara menolak kemungkinan RJ, karena sudah sering dilakukan mediasi.

“Sudah sering dilakukan mediasi dan tuntutan pelapor meminta tersangka dan kliennya menyeimbangi putusan Mahkamah Agung yang sudah inkrah terkait perkara perdata harta bersama, namun tegas tersangka dan kliennya menolak,” kata Yan.

Sehingga, kata Yan, saat ini harus dilakukan penghentian penuntutan oleh Kajati NTB dan Kajari Mataram selaku penuntut umum.

Sebelumnya, Ida Made Santi dalam kapasitas sebagai pengacara mantan istri pemilik Hotel Bidari, melelang Hotel Bidari melalui unggahan Facebook pada 20 Februari 2022. Ada dua unggahan posting di Facebook.

“Kondisi Hotel Bidari yang akan segera dilelang, kalau ada yang berminat hubungi saya,” tulis Ida Made Santi disertai foto Hotel Bidari.

Kemudian, posting berikutnya, “barang siapa yang berminat membeli Hotel Bidari, hubungi saya atau segera mendaftar di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mataram di jl. Pendidikan No. 24 Mataram.”

Buntut postingan tersebut, pemilik Hotel Bidari melaporkan Ida Made Santi ke Polda NTB, atas dugaan menyebarkan informasi bohong yang menimbulkan kerugian konsumen, seperti dimuat dalam 28 ayat (1) UU ITE.

Yan Mangandar mengatakan foto Hotel Bidari yang diunggah Ida Made Santi di Facebook adalah objek putusan/eksekusi/lelang. “Sehingga tidak benar ini digolongkan peristiwa pidana menyebarkan berita bohong,” katanya.

Tersangka juga kata Yan, telah mendapat kuasa dari kliennya mencari calon pembeli, termasuk di media sosial.

“Selain berdasarkan ketentuan KUHAP tersebut bisa kita ambil contoh baik di penghentian penuntutan kasus Ibu Nurhayati oleh Kepala Kejaksaan Negeri Cirebon menerbitkan SKPP,” ujarnya.

Dia juga menjelang sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf c UU No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, disebutkan Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.

Dalam penjelasan pasalnya menjelaskan yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas.

Selain itu, dikatakan ada dua pertimbangan kasus tersebut harus dihentikan. Pertama, tersangka merupakan pengacara yang memiliki itikad baik membela kliennya. Ini hal dilindungi hukum berdasarkan Pasal 16 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 26/PUU-XI/2013 bahwa: “Advokat tidak dapat di tuntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien di dalam maupun di luar Pengadilan.”

Selain itu, tersangka merupakan tokoh masyarakat dan tokoh agama umat Hindu yang saat ini menjabat sebagai Ketua Perisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi NTB Periode 2019 – 2024.

“Secara langsung atau tidak langsung, kriminalisasi terhadap tersangka tentu akan berdampak secara sosial dan rentan terjadi perpecahan yang mana hal ini sudah mulai nampak sejak dikeluarkannya penetapan status tersangka terhadap diri pemohon,” ujarnya. (red)