KORANNTB.com – Tahun pertama pelaksanaan program INKLUSI, Migran Care NTB dan Jakarta mengadakan program survei akses jaminan sosial pekerja migran masa pandemi dan potensi ekonomi komunitas purna migran.

Kegiatan digelar di Hotel Jayakarta, Lombok Barat, sejak 13-16 Agustus 2022. Kegiatan tersebut untuk melatih para enumerator sebanyak 40 perempuan dari lima desa di Lombok Tengah.

Koordinator Migrant Care Kantor NTB,
Endang Susilowati, mengatakan kegiatan serupa juga dilakukan di tujuh kabupaten di Indonesia. Mulai dari Indramayu di Jawa Barat, Kebumen dan Wonosobo di Jawa Tengah, Banyuwangi dan Jember di Jawa Timur, Kabupaten Lembata di NTT dan Lombok Tengah untuk NTB.

“Tujuh kabupaten itu dengan total sebanyak 240 orang enumerator. Masing-masing kabupaten ada 40 orang,” katanya, Rabu, 17 Agustus 2022.

Acara difasilitasi oleh dua fasilitator dari Migrant Care Jakarta, Mulyani dan Fahmi. Puncak acara digelar peluncuran survei akses ekonomi purna migran secara hybrid untuk menandai tahapan pendataan di lapangan secara serentak di 36  DESBUMI (Desa Peduli Buruh Migran).

“Survei ini dilaksanakan untuk mendapatkan data aksesibilitas, dan prevalensi perlindungan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia dan potensi ekonomi komunitas purna migran, baik pada saat sebelum, saat, dan pemulihan Covid-19,” ujar Endang.

Kegiatan akan digelar setiap tahun. Sebagaimana diketahui, NTB merupakan urutan ke empat jumlah PMI terbanyak di Indonesia. Lombok Tengah berjumlah 8.957 orang , dengan urutan ke 7 kabupaten se  Indonesia terbanyak menempatkan PMI.

Pertengahan tahun 2022 capaian remitansi atau pengiriman uang PMI asal NTB sebanyak 423.38 miliar, dan negara yang paling banyak nengirim remitansi adalah Arab Saudi. Aspek perlindungan jaminan sosial baik dari aspek kesehatan maupun ketenagakerjaan, masih kurang mendapatkan perhatian yang cukup serius, sehingga ini berdampak pada pekerja migran.

Bahkan, banyak PMI belum mendapatkan akses terutama dalam hal perlindungan ketenagakerjaannya, kesulitan mengklaim jika terjadi kekerasan yang dialami, minimnya informasi untuk mengakses maupun mengklaim, termasuk akses terhadap bantuan sosial lainnya.

“Kondisi dan potensi ekonomi bagi pekerja migran purna, yang ingin diketahui, apakah setelah pulang di daerah sendiri memiliki usaha yang bisa menyambung pendapatan dalam keluarganya, seperti apa akses untuk mengembangkan usahanya baik dari pihak swasta maupun dari pihak pemerintah,” ujarnya.

Oleh karena itu dilakukan sebuah survei/pendataan dengan menggunakan platform digital kobocolect, sehinggga ada data yang bisa dijadikan dasar untuk melakukan advokasi kebijakan yang lebih melindungi PMI baik dari aspek anggaran maupun aturan hukumnya.

Untuk total keseluruhan tujuh kabupaten diperkirakan 8 ribu lebih responden yang akan diwawancarai, untuk Lombok Tengah mengambil desa yang sudah terbentuk DESBUMI (Desa Peduli Buruh Migran) Darek, Nyerot, Gemel, Pringgarata dan kelurahan Gerunung diprediksi sebanyak  1.026 responden.

Materi muatan survei dilakukan dengan pendekatan GEDSI (kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial). Survei ini akan dilakukan mulai tanggal 19 Agustus hingga 30 Agustus 2022 langsung menggunakan digital.

Acara tersebut dihadiri Direktur Ekskutif Migrant Care Jakarta, Wahyu Susilo. Kegiatan tersebut juga diikuti secara online oleh enam kabupaten lainnya di Indonesia.

Kegiatan dihadiri oleh Dinas terkait seperti perwakilan INKLUSI Jakarta, Jamal Fida yang mensuport pendanaan kegiatan ini, Disnakertrans NTB, BP2MI Mataram, DP3AP2KB NTB, dan OPD terkait di Lombok Tengah. (red)