KORANNTB.com – Pemerintah Provinsi NTB menggalang masyarakat yang berkemampuan untuk menjadi orang tua asuh guna mencegah stunting (gizi buruk) pada anak.

“Gerakan masyarakat ini diharapkan dapat menjadi salah satu strategi efektif dalam penanganan masalah stunting di Provinsi NTB”, ujar Kepala Bappeda Provinsi NTB, Iswandi, Rabu, 28 September 2022.

Dijelaskannya, selain mengoptimalkan posyandu keluarga yang tersebar di seluruh kabupaten/kota se-NTB, bahwa permasalahan stunting di NTB sangat membutuhkan banyak peran dan inovasi.

Oleh karenanya, walaupun belum berjalan, diharapkan gerakan orang tua asuh ini  ke depan dapat menjadi salah satu solusi penanganan masalah stunting.

Selain itu, menampik pernyataannya sebelumnya tentang keterlibatan ASN dalam gerakan ini, ia mengatakan bahwa tidak ada pemotongan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) ASN lingkup Pemprov NTB.

“Ini hanya imbauan bagi ASN untuk dapat berpartisipasi untuk menjadi orang tua asuh. Jadi tidak ada pemotongan TPP,” ujarnya.

Ditambahkan, ini pun murni merupakan usulannya untuk bersama berkolaborasi menurunkan prevalensi stunting hingga 14 persen secara nasional pada tahun 2024.

“Insya Allah program-program dan  inovasi yang diupayakan tidak akan menimbulkan resistensi bagi pihak manapun,” kata Iswandi. (red)