KORANNTB.com – Kepala Bagian Bakesbangpoldagri NTB, Lalu Abdul Wahid SH., MH., memaparkan Laporan Implementasi Proyek Perubahan dengan tema NTB Bumi Amanah (Aman dan Berkah) dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) II Angkatan XXIX Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali 2022.

Dia menjelaskan NTB memiliki sektor pariwisata dengan mengalami peningkatan kunjungan pariwisata, khususnya di KEK Mandalika, Teluk Saleh, Pulau Moyo dan Tambora (Samota), Geopark Gunung Rinjani, Gili dan aneka budaya lainnya.

Namun masih ada sejumlah persoalan pelik di sektor tersebut. Masih banyak gangguan keamanan dan kenyamanan wisatawan menjadi masalah.

“Sebagai destinasi yang sedang berkembang, tentu (NTB) tidak terlepas dari masalah dan isu yang berkembang. Masih ada gangguan keamanan dan kenyamanan wisatawan di berbagai objek wisata di NTB,” katanya dalam laporan tersebut, dikutip pada Selasa, 13 Desember 2022.

Beberapa catatan kondisi yang diharapkan terhadap persoalan tersebut adalah terwujudnya pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum di objek wisata.

Kemudian terwujudnya penetapan status hak atas tanah di beberapa kawasan wisata yang cukup teliti dan transparan. Terwujudnya pemahaman masyarakat terkait Sapta Pesona Wisata yaitu aman, nyaman, tertib, sejuk, indah ramah.

“Terwujudnya ketahanan ekonomi masyarakat sebagai dampak pandemi Covid-19 yang stabil,” ujarnya.

Dalam menyikapi persoalan itu, telah dibentuk Satgas Penanggulangan Gangguan Kamtibmas Pariwisata dengan membentuk Lembaga Penyelesaian Non-litigasi di tingkat desa. Pembentukan Pamswakarsa dalam mendukung pembangunan dan pengembangan pariwisata. Meningkatkan pengawasan dan pemantauan Kamtibmas di daerah wisata.

Kemudian, meningkatkan peran tokoh agama, tokoh masyarakat, budayawan, pelaku usaha pariwisata, Pamswakarsa, Karang Taruna untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum.

Untuk mewujudkan NTB Bumi Amanah melalui surat keputusan gubernur tentang pembentukan Satgas Penanggulangan Gangguan Kamtibmas, Pergub tentang pencegahan dan penanggulangan gangguan Kamtibmas pariwisata berbasis kearifan lokal, pembentukan Lembaga Penyelesaian Non-litigasi di tingkat desa, pembentukan Pamswakarsa dan penyediaan sarana dan prasarana pengembangan pariwisata.

Beberapa milestone dan tahapan kegiatan berupa:

1. Konsultasi dengan mentor implementasi proyek perubahan (21 Oktober 2022)

2. Rapat pembentukan tim efektif

3. Koordinasi dengan stakeholder utama (Promotor)

4. Rapat tim perumus.

Dari kesimpulannya, perlu adanya implementasi dalam mewujudkan NTB Bumi Amanah (Aman dan Berkah) melalui berbagai regulasi yang telah disebutkan di atas.

Perkembangan pariwisata dengan pendekatan pertumbuhan, pemerataan ekonomi yang memberdayakan masyarakat yang mencakup berbagai aspek, seperti SDM, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterlibatan lintas sektor, kerjasama antara negara, pemberdayaan usaha kecil, serta tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya.

Ada beberapa saran dalam mengatasi persoalan tersebut, yaitu:

1. Untuk menjaga kestabilan keamanan dan ketertiban masyarakat, maka di setiap objek wisata dibangun pos keamanan. Penyediaan prasarana keamanan dalam pengembangan kepariwisataan, karena hal ini merupakan suatu syarat untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada wisatawan.

2. Akhir-akhir ini bangsa Indonesia mengalami penurunan rasa berbangsa dan bernegara, terutama generasi muda maka diberikan pemahaman dan pembinaan tentang ideologi, wawasan kebangsaan kepada pelajar.

Melalui Bakesbang Poldagri akan menganggarkan dana untuk kegiatan pembinaan tentang ideologi, wawasan kebangsaan kepada pelajar secara bertahap. (red)