KORANNTB.com – Ombudsman RI Perwakilan NTB mengingatkan agar instansi pemerintah tidak boleh melakukan pemungutan parkir kendaraan. Pemungutan parkir tidak diperkenan dalam undang-undang maupun regulasi lainnya pada instansi pemerintah.

“Tidak boleh. Yang dilarang untuk memungut retribusi parkir salah satunya pada instansi pemerintah,” kata Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman NTB Arya Wiguna.

Itu dikecualikan jika area parkir tersebut memakan bahu jalan.

Baca Juga:Diduga Gunakan Material dan BBM Ilegal, PT USI dan CV AAS Dilaporkan ke Polda NTB

Dalam regulasi juga menyebutkan tarif parkir masih sebesar seribu rupiah, sehingga tidak diperkenankan memungut tarif parkir melebihi itu. Kecuali tarif parkir yang dipungut oleh pihak ketiga atas kerjasama dengan pihak yang memiliki lokasi parkir. Seperti di rumah sakit atau mall.

Sejauh ini banyak tempat-tempat di NTB yang memungut tarif parkir melebihi ketentuan sebesar Rp2.000-. Padahal tarif parkir saat ini masih Rp1.000-.

Baca Juga:PT. Autore dan Sorce Indonesia Tanam 10 Ribu Bibit Mangrove di Bangko Bangko

Pemungutan tarif parkir juga harus memiliki struk parkir yang jelas. Namun masih banyak tempat-tempat di NTB memungut parkir tanpa struk parkir. (red)