KORANNTB.com – Akhir-akhir ini heboh pernyataan Penjabat Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi yang akan menghapus staf khusus (Stafsus) era Zul-Rohmi karena dinilai membebankan anggaran. Itu setelah adanya pertemuan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyoroti Stafsus.

Mantan Gubernur NTB, Zulkieflimansyah menagggapi hebohnya Stafsus di sejumlah media. Dia mengatakan sejak Juni 2023 Stafsus sudah dibubarkan.

“Sebenarnya enggan untuk mengomentari berbagai isu seputar masalah staf khusus ini. Karena sejak bulan Juni 2023  bukan hanya staf khusus tapi semua staf yang ada kaitannya dengan Zul Rohmi sudah saya berhentikan,” katanya dalam unggahan Facebook.

Dia juga telah mengecek di BPK soal temuan yang disebut sejumlah media. Namun BPK menyatakan itu baru pemeriksaan pendahuluan dana sama sekali belum ada temuan dan bahkan diindikasikan tidak ada temuan.

“Bahwa apa yang disampaikan beberapa teman-teman di media setelah saya cek ke BPK ternyata BPK kemarin melakukan exit pemeriksaan pendahuluan dan kata teman-teman BPK  sama sekali tidak membicarakan hal tersebut. Bahkan diindikasi temuan tidak ada,” ujarnya.

Berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, BPK tidak pernah mempublikasi adanya pemeriksaan pendahuluan jika tidak ada temuan. Karena berlandaskan etika BPK.

“Tapi apapun hasilnya, kalau hasil pemeriksaan pendahuluan, dari  pengalaman kami yang sudah-sudah memang etikanya tidak boleh terpublikasi, karenaa belum ditindaklanjuti dengan pemeriksaan yang lebih detail dan terperinci dan kemudian diserahkan ke DPRD,” ujarnya.

Bang Zul juga mengatakan dari pengalamannya sebagai Gubernur NTB, BPK selalu berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan jika belum ada temuan.

“Dari pengalaman kami berinteraksi dengan BPK sejak di DPR dulu sampai saya jadi Gubernur saya pastikan info tersebut bukan dari tim pemeriksa karena itu melanggar kode etik menyampaikan hasil pendahuluan,” ujar dia.

“Tapi karena memang ini tahun politik dan sudah dekat pemilu dan pilkada ya biasa lah kalau digoreng-goreng dikit,” katanya.

Sebelumnya, Pelaksana Harian (Plh) Sekda NTB, Muhammad Nasir pada sejumlah awak media mengungkapkan hasil exit meeting antara jajaran OPD Pemprov dengan BPK. Itu kemudian menjadi polemik di media sosial.