Pipa SPAM Lombok Timur Dibakar, Akibat Pemkab Ogah Dengar Masyarakat
KORANNTB.com – Pipa jumbo proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pantai Selatan diduga dibakar orang tak dikenal pada Kamis, 4 Desember 2023. Insiden tersebut terjadi di titik pipa yang berada di Borok Lelet, Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, Lombok Timur.
Pembina Forum Masbagik Bersatu (Formabes), Hafizullah Mashuri menilai pembakaran pipa tersebut menjadi catatan buruk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur yang enggan mendengar penolakan dari masyarakat. Padahal sejak lama masyarakat selalu menolak proyek tersebut.
“Dibakarnya pipa proyek SPAM wilayah selatan menjadi catatan buruk bagi Pemkab Lombok Timur yang tidak memiliki telinga dalam mendengarkan suara penolakan oleh masyarakat yang juga membutuhkan air bagi kepentingan pertanian dan kehidupan mereka,” katanya pada Jumat, 5 Januari 2024.
Dia menuding Pemkab terkesan hanya berpihak pada keuntungan proyek aliha-alih mendengarkan aspirasi masyarakat yang melakukan penolakan.
“Terkesan Pemkab Lotim hanya berpihak pada keuntungan proyek dan pihak ketiga sehingga takut kena finalty oleh Bank Dunia karena ketidakmampuan dalam menyelesaikan berbagai persoalan terkait dengan pelaksanaan proyek SPAM tersebut,” ujarnya.
Hafizullah Mashuri mengatakan Pemkab Lombok Timur seharusnya mendalami dengan baik apapun penolakan dari masyarakat. Apalagi berkembang rumor dugaan pemalsuaan tanda tangan warga yang menyebut seolah-olah mereka menyetujui proyek tersebut.
“Isu tentang dugaan pemalsuan tanda tangan masyarakat oleh oknum yang awalnya merupakan daftar hadir acara lalu dipalsukan sebagai tanda tangan menerima mata air mereka diambil untuk proyek SPAM perlu menjadi perhatian. Jadi ada tanda tangan seolah masyarakat menyetujui, ini penting untuk di dalami dan diajak masyarakat untuk berbicara dari hati ke hati,” katanya.
“Jangan hanya mengatakan bahwa masyarakat sudah setuju akan tetapi sesungguhnya masih banyak persoalan,” kata dia.
Dia mengatakan Pemkab Lotim sebagai pemilik proyek yang merupakan bantuan Bank Dunia ini sebenarnya tidak memiliki argumen penjelas yang baik kepada masyarakat tentang ketakutan masyarakat jika airnya kemudian akan berdampak pada kebutuhan pertanian mereka, yang bahkan boleh jadi di masa datang akan mengganggu ketahanan pangan secara luas di Lombok Timur.
“Untuk itu Pemkab Lombok Timur kalau memang mempunyai hitungan besaran debit air yang akan diambil maka buka dokumen hitungan tersebut kepada masyarakat, agar masyarakat menjadi yakin dengan argumen yang dimiliki Pemkab Lotim,” ujarnya.
Dijelaskan, dokumen hitungan tersebut menjadi penting karena memuat seberapa besar debit air saat ini, lalu seberapa yang diambil untuk kebutuhan SPAM wilayah selatan dan seberapa besar pula yang tersisa dan dikatakan tidak akan mempengaruhi kebutuhan air pertanian masyarakat.
“Selanjutnya dalam dokumen tersebut juga tentunya memuat tentang dampak jangka panjang pemakaian mata air tersebut terhadap kualitas mata air dan bagaimana upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemkab Lotim dalam menjaga kelestarian mata air yang akan diambil, sehingga di masa depan tidak kemudian menyisakan air mata bagi masyarakat petani khususnya,” kata dia.
Pemkab Lotim saat ini kata Hafizullah Mashuri, hanya mengeluarkan argumen yang semu dengan mengatakan bahwa air yang diambil untuk SPAM tidak akan mengganggu kebutuhan pertanian.
“Tapi hanya sebatas omongan yang tanpa bukti dan hitungan yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara ilmu pengetahuan dan juga secara kewajiban pemerintah dalam menjaga hak-hak masyarakat yang memang membutuhkan air tersebut,” kata dia.
Dia mengatakan insiden pembakaran pipa tersebut harus menjadi atensi khusus untuk mendengarkan keluhan masyarakat, tidak hanya menyalahkan masyarakat semata.
“Jangan ujuk-ujuk Pemkab Lotim menyalahkan masyarakat dan membiarkan masyarakatnya atau bahkan mendukung upaya pihak tertentu memperkarakan masyarakat pada masalah hukum, ayomi masyarakat dengan baik dengan pemberian solusi dan alasan yang tepat,” kata dia.
Dia mengingatkan agar jangan sampai kejadian tersebut mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang Pemilu 2024 ini.
“Jangan sampai persoalan proyek SPAM ini menjadi masalah yang mengganggu proses politik pada pemilihan umum yang sedang berjalan saat ini, karena kondusivitas daerah jadi terganggu,” kata dia.
Dia mengatakan penahanan warga bukan menjadi solusi mengakhiri konflik. Justru penahanan warga akan memicu konflik kembali melebar.
“Masyarakat yang menolak tentu tidak akan diam ketika ada warga masyarakat yang ditahan atau pun diperkarakan, karena malah akan menumbuhkan semangat solidaritas antar mereka yang kemudian menggangu stabilitas dan kondusivitas di tengah masyarakat,” ujar dia.
“Kita semua sangat memahami akan kebutuhan warga masyarakat kita di selatan akan kebutuhan air bersih, tapi juga tetap dipikirkan juga keresahan dan kegelisahan masyarakat yang menolak akan kebutuhan air pertanian mereka,” ujarnya.
Pihak kepolisian saat ini dikabarkan telah mengamankan tiga warga pasca insiden pembakaran tersebut terjadi.
