PDIP Kota Mataram Latih Saksi TPS untuk Amanakan Suara Ganjar-Mahfud
KORANNTB.com – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kota Mataram, melatih sebanyak 160 orang saksi daerah untuk pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2024 sejak Sabtu (20/1) hingga Ahad, 21 Januari 2024.
Pelatihan saksi dilakukan bertahap dan bergelombang. Yakni, setiap hari akan ada kelas pagi hingga siang dengan dihadiri 80 orang saksi. Selanjutnya, untuk kelas siang hingga sore yang juga di ikuti sebanyak 80-100 orang.
“Kalau jumlah total saksi yang akan kita terjunkan di Pemilu 2024, adalah sebanyak 2.496 orang saksi. Mereka akan bertugas di 1.248 TPS di Wilayah Kota Mataram,” ujar Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Mataram, Made Slamet saat membuka Pelatihan Saksi TPS Pemilu 2024, Ahad 21 Januari 2024.
Ia mengatakan, jika ribuan saksi dikumpulkan pada hari ini, tentunya hal itu sangat sulit diwujudkan. Pasalnya, ruangan untuk pelatihan hanya bisa menampung maksimal 100 orang saja.
Selain itu, sebagian saksi juga ada yang masih beraktivitas alias bekerja.
“Maka, pilihan untuk membagi waktu pelatihan, yakni tiap kelas ada sebanyak 80 orang saksi dengan setiap hari ada dua kelas yang dilakukan menjadi solusi untuk membekali para saksi TPS di Pemilu 2024 ini,” kata Made.
Anggota DPRD NTB ini, memastikan bahwa pelatihan saksi yang kini dilakukan, adalah upaya pihaknya untuk mewujudkan pelaksanaan pemilu yang jujur, adil, transparan dan bebas dari praktik kecurangan.
Karenanya, pihaknya perlu mempersiapkan saksi terlatih agar mereka paham tentang proses pemilu yang benar, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
“Sebanyak 80 orang yang kami latih. Mereka itu utusan pengurus anak cabang (PAC). Sementara, untuk materi pelatihan dilakukan oleh pengurus Badan Saksi Pemilu Nasional (BPSN) DPC PDIP Kota Mataram,” ungkap Made.
Lebih lanjut dikatakannya, para saksi ini akan tersebar di enam kecamatan di Kota Mataram. Rinciannya, dua orang akan bertugas di masing-masing TPS yang berjumlah total 1.248 TPS.
Di mana, lanjut Made, pelatihan saksi ini, merupakan perintah langsung dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) PDI Perjuangan.