Utang Zul-Rohmi Disebut karena Lalu Gita Tidak Piawai Jadi Ketua TAPD
KORANNTB.com – Berkali-kali Najamuddin Mustofa memuja muji Pj Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi dengan melontarkan beragam tuduhan ke eks Gubernur NTB Zulkieflimansyah. Bahkan, Najamuddin juga tidak tanggung-tanggung meladeni para aktivis yang mengeritik Pj Gubernur NTB karena rasa cintanya yang teramat sangat dengan Lalu Gita.
Bak menjadi tameng Lalu Gita, sosok Najamuddin ini terus menerus melawan siapapun pihak-pihak yang tidak sejalan dengan kebijakan Pj Gubernur NTB. Sebut saja manghapus beasiswa mahasiswa dan menggantikan dengan revitalisasi kantor gubernur.
Terbaru Najamuddin menuding eks Gubernur NTB Zulkieflimansyah menyisakan utang di akhir jabatannya dan Lalu Gita menyelesaikan persoalan utang Zulkieflimansyah.
Direktur Lombok Global Institute (Logis), M. Fihiruddin menanggapi komentar Najamuddin. Dia mengatakan argumen Najamuddin seperti suara sumbang karena lupa dengan nadanya.
“Utang pada masa kepemimpinan Zul-Rohmi, Najamudin pasti tahu kalau saat itu Ketua TAPDnya adalah Sekda Lalu Gita, dan proses pembahasan APBD sen per sennya juga bersama-sama Banggar DPRD, artinya DPRD NTB yang juga menjadi bagian pemerintah tahu betuk kenapa kemudian Pemprov NTB ada utang. APBD pastinya juga mengakomodir apa yang menjadi kepentingan dan aspirasi anggota DPRD NTB,” ujarnya, Sabtu, 23 Maret 2024.
Dia juga menjelaskan fase pembahasan APBD Perubahan 2023 di dewan, di mana Zulkieflimansyah berupaya untuk mengurangi beban utang.
“Najamuddin mungkin lupa pada fase pembahasan APBD Perubahan 2023 Zul-Rohmi sudah meminta untuk Anggota DPRD NTB juga menurunkan nilai pokok pikiran dan Gubernur/Wakil Gubernur juga menurunkan nilai direktif pimpinan yang ada dalam anggaran, sehingga bisa mengurangi beban utang,” kata dia.
Fihir menjelaskan Gubernur dan Wakil Gubernur pun pada masa itu membatalkan beberapa anggaran pada APBD yang merupakan direktif pimpinan, namun anggota DPRD tidak satupun mau Pokirnya dikurangi.
Jadi Bukti Gagalnya Ketua TAPD
“Najamuddin juga pasti memahami dengan baik, bahwa adanya utang karena ketidakpiawian Lalu Gita sebagai sekda yang juga Ketua TAPD dalam memainkan politik anggaran dengan DPRD, karena pada setiap pembahasan di DPRD cenderung ketua TAPD ya ya saja,” kata Fihir menerangkan.
“Tidak memberikan argumen yang berkualitas dan mencerahkan pada forum pembahasan anggaran di DPRD, lalu pada sisi satunya Banggar DPRD mewajibkan TAPD untuk mengikuti dan mengakomodir setiap apa yang menjadi keinginan mereka, maka utang pun tidak terelalkan, dan publik pun tahu rata-rata yang menjadi utang adalah proyek-proyek yang merupakan Pokir dewan,” kata dia.
“Nyanyian Najamuddin tentang utang zaman Zul yang bayar Lalu Gita Ariadi, tentunya kurang elok karena membuka borok sendiri juga di DPRD, karena jelas di DPRD juga ada Banggar, dan Pak Najam itu termasuk yang ndak mau kurang nilai Pokirnya,” ujarnya.
Keliru Data Penurunan Stunting
Terkait penurunan stunting yang disebut Najamuddin adalah hasil kerja PJ. Gubernur Lalu Gita Ariadi, disebut salah besar, karena penurunan tersbut sesungguhnya masih hasil kerja keras banyak pihak pada masa kepemimpinan Zul-Rohmi, apa lagi itu sangat jelas survei yang dilakukan SKI Kementerian Kesehatan untuk angka Stunting 2023.
Publik pasti ingat pada masa Zul-Rohmi di tahun 2023, digencarkan Gotong Royong Penurunan angka stunting yang melibatkan semua tingkatan pemerintahan, dari provinsi, kabupaten/kota sampai tingkat desa, bahkan semua instansi vertikal pun dilibatkan termasuk pihak swasta.
Di mana mana di semua kecamatan pada tahun 2023 itu dilakukan launching oleh Wakil Gubernur Sitti Rohmi Djalilah, yang kemudian seluruh perangkat daerah provinsi bersinergi dengan perangkat daerah kabupaten/kota turun ke desa-desa sesuai dengan kecamatan yang menjadi daerah binaan nya. Kerja gotong royong penurunan angka stunting ini terus dilakukan sampai akhir masa jabatan Zul-Rohmi secara besar-besaran pada bulan September 2023.
“Pak Najam pasti ndak tahu atau mungkin kurang gaul tentang Gotong Royong penurunan stunting ini sehingga mengira hasil Pj. Gite,” ujarnya.
“Gotong Royong penurunan stunting itu berakhir pada tahun 2023 dan pada tahun 2024 ini belum ada gebrakan apapun yang dilakukan oleh Pj. Gite selain Jumat Belondong dan Jumat Salam yang nyaris tidak memberikan dampak positif bagi masyarakat, karena boleh jadi tidak direncanakan dengan baik oleh Pj. Gite,” kata dia.
Fihir menegaskan telah mendapatkan informasi lapangan mengatakan Jumat Salam merupakan program yang hanya mencari masalah di desa namun belum ada solusi kongkrit.
“Karena kita dapat informasi langsung juga dari pemerintah desa dan masyarakat desa yang sudah dikunjungi dalam Jum’at Salam, bahwa perangkat daerah Provinsi yang turun ke desa desa, hanya seperti orang mendengarkan aspirasi masyarakat, hanya cari masalah tapi tidak ada tindak lanjut sama sekali, jadi seperti orang datang omon-omon saja,” ujar dia.
“Penurunan stunting yang progresif sesuai hasil survei SKI Kementerian Kesehatan pak Najam harus tahu kalau itu survei tahun 2023, dan jelas merupakan hasil kerja gotong Royong yang digerakkan oleh Zul-Rohmi dikomandoi Wakil Gubernur Ibu Rohmi pada masa itu,” ujarnya.
“Pak Najam perlu diingatkan atau bahkan kita ajarkan lagi lah, tak elok kalau membandingkan Zul-Rohmi dengan Pj. Gite, disamping hasil Pj. Gite juga belum terlihat, Pj. Gite juga menjadi bagian dari pemerintahan Zul-Rohmi yang bahkan merupakan Ketua TAPD,” ujar dia.
