KORANNTB.com – Tergugat kembali tidak dapat menghadirkan saksi dalam kasus Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilayangkan aktivis M. Fihiruddin ke Ketua dan anggota DPRD NTB.

Ketua Tim Hukum pemohon, M. Ikhwan, S.H.,M.H mengatakan majelis hakim telah dua kali memberikan kesempatan kepada termohon untuk dapat menghadirkan saksi. Pada sidang sebelumnya termohon juga tidak dapat menghadirkan saksi.

“Sudah dua kali diberikan kesempatan oleh pengadilan, akan tetapi mereka tidak dapat menghadirkan satu orang saksi sekalipun,” kata Ikhwan usai persidangan di PN Mataram 18 September 2024.

Baca Juga:Oknum Dewan Lombok Tengah Jadi Tersangka Pemalsuan Ijazah

Menurutnya Fihiruddin telah mampu membuktikan dan memenuhi unsur pasal 1365 KUH Perdata Perbuatan Melawan Hukum.

“Alhamdulillah selama ini persidangan berjalan lancar dan kami telah mampu membuktikan semua dalil-dalil dan memenuhi unsur PMH,” ujaranya.

Baca Juga:Intip Istri Tetangga Lagi Mandi, Pria di NTB Ditangkap Polisi

Oleh karena tergugat tidak dapat menghadirkan saksi, agenda persidangan selanjutnya akan memasuki kesimpulan.

“Nanti setelah kesimpulan kita tinggal menunggu keputusan, mari kita sama-sama berharap agar Pengadilan Negeri Mataram memberikan keadilan pada saudara Fihiruddin atas proses hukum yang telah menimpa dirinya,” katanya.

Baca Juga:
Ingin Punya Anak, Perempuan Ini Culik Balita di Taman Selong
Selebgram Cantik Dianiaya Kekasihnya yang Lansia, Ditodong Pistol
Pelajar di Lombok Terciduk Transfer Uang Palsu

Ia juga berharap pengadilan dapat memenuhi hak-hak dari Fihiruddin sesuai dengan ketentuan yang telah diatur perundang-undangan

“Kami berharap agar ketentuan-ketentuan menyangkut hak klien kami yang telah diatur dalam perundang-undangan agar dipenuhi dan diberikan oleh majelis pada Pengadilan Negeri,” tandasnya.

Sebelumnya, Fihir menggugat dewan karena pernah ditahan oleh Polda NTB atas dugaan pelanggaran UU ITE yang dilaporkan dewan. Namun saat sidang, Fihir dinyatakan tidak bersalah dan bebas. Kini dia menggugat balik DPRD NTB dan lainnya atas kerugian yang dialaminya selama dipenjara.

Fihir sapaan akrabnya ditahan Polda NTB karena menyebarkan informasi melalui sebuah grup Whatsapp yang mengatakan beberapa Anggota DPRD NTB terjaring razia narkoba saat kunjungan kerja ke Jakarta. Namun mereka tidak ditahan karena diduga membayar oknum aparat.

Buntut tuduhan tersebut, pimpinan dewan kemudian melaporkan Fihir ke Cyber Crime Polda NTB setelah sebelumnya Fihir menolak minta maaf melalui somasi yang dilayangkan DPRD NTB. Fihir pun ditetapkan tersangka dan ditahan kepolisian hingga Kejari Mataram.