KORANNTB.com –  Plt. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Barat , H. Wirawan Ahmad, S.Si., M.T., menyampaikan arahan penting kepada jajarannya di lingkup Inspektorat NTB. Arahan tersebut berfokus pada optimalisasi pelaksanaan kegiatan di penghujung tahun anggaran 2024 serta penekanan pentingnya pengawasan yang memberikan dampak signifikan.

Mengawali arahannya, H. Wirawan mengingatkan jajarannya, khususnya para Inspektur Pembantu (Irban), untuk melakukan evaluasi mendalam terkait capaian kinerja hingga akhir tahun ini.

“Oleh karena itu, para Irban perlu mengevaluasi seluruh penugasan yang telah dilaksanakan, memastikan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan, terutama yang berkaitan dengan MCP (Monitoring Center for Prevention – KPK), khususnya di area pengawasan,” ujarnya.

Baca Juga:Pj Gubernur NTB Dampingi Menteri PPMI Launching Fasilitas Lounge Khusus PPMI di Bizam

Ia juga menekankan pentingnya koordinasi yang baik dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penanggung jawab, khususnya dalam area intervensi MCP. “Fasilitasi ini penting agar setiap OPD dapat melaksanakan tugasnya sesuai yang diharapkan dalam MCP,” tambahnya.

Poin kedua yang disampaikan eks Kepala BRIDA NTB ini adalah terkait hasil Rapat Koordinasi Pengawasan Nasional (Rakorwasnas) di Batam beberapa waktu lalu. Rakorwasnas tersebut menegaskan bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus berorientasi pada pengawasan yang berdampak, tidak hanya berfokus pada program prioritas nasional, seperti penanggulangan kemiskinan dan inflasi, tetapi juga pada upaya menemukan dan menyelesaikan masalah-masalah krusial.

Baca Juga:Dr Najam Dukung Penuh Imbaun Pemprov NTB Bijak Pengeluaran Selama Nataru

Pengawasan berdampak ini mencakup tiga hal utama. Pertama, menemukan masalah krusial. Kedua, memberikan rekomendasi untuk mengatasi masalah itu dan ketiga, mengadvokasi temuan-temuan tersebut untuk dijadikan kebijakan pemerintah provinsi.

Menurutnya, proses pengawasan tidak berhenti pada penemuan masalah saja, melainkan harus ditindaklanjuti agar rekomendasi dapat berdampak positif.

Baca Juga:
Kemenag NTB Persiapkan Seleksi Kompetensi Bidang CPNS dan Seleksi Kompetensi Tambahan PPPK Formasi 2024
Kru Kapal Kena Asam Lambung, SAR Mataram Evakuasi di Tengah Laut
Pengacara Agus Sebut Korban dan Tersangka Suka Sama Suka

“Jika temuan yang kita hasilkan memerlukan presentasi ke kepala daerah atau koordinasi dengan DPRD, maka lakukan. Agar apa yang kita rekomendasikan itu berdampak, bisa bertransformasi menjadi kebijakan dan kebijakan itu berdampak terhadap efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan di Provinsi NTB. Jadi pengawasan bukanlah semata rutinitas yang kita lakukan ketika kita menjalankan tugas,” ujarnya.

Dalam arahannya, Wirawan juga menyampaikan harapannya agar Inspektorat Provinsi NTB memiliki fasilitas untuk melepas penat di tengah kesibukan kerja. Menurutnya, keseriusan bekerja di Inspektorat sudah mencapai standar tinggi.

“Alhamdulillah, kalau melihat keseriusan bekerja, nilai Inspektorat hampir excellent, di atas 95 dari skala 0-100. Namun saya lihat, senyuman masih kurang. Hal ini mungkin karena beban pekerjaan,” ungkapnya.

Sebagai langkah untuk menjaga kebugaran dan kesehatan mental pegawai, ia mengusulkan penyediaan fasilitas seperti tenis meja atau permainan lain di tahun 2025.

“Ini masukan untuk Pak Sekretaris, agar di tengah keseriusan kita bekerja itu, ada

ruang-ruang dimana kita bisa healing, santai, relax dan sebagainya. Mungkin bisa diprogramkan di tahun 2025, ada fasilitas tenis meja atau mungkin picker ball, atau apa saja yang membuat kita bisa memanfaatkan waktu secara efisien ditengah-tengah kesibukan. Kita bisa menjaga kebugaran tubuh kita, dan juga kita tetap relax dalam bekerja. Focus tetap, serius tetap. Tapi ditengah keseriusan itu, ada hal yang bisa lakukan dengan happy,” katanya.