KORANNTB.com – APBD NTB 2025 mengalami sengkarut yang cukup panjang. Masalah tidak hanya muncul saat perencanaan hingga penyusunan yang terkesan buru-buru, namun saat APBD NTB 2025 ditetapkan, masalah terus bermunculan.

Lombok Global Institute (LOGIS) menilai banyak “hantu belau” yang menjadi penyebab kekisruhan APBD. Ada indikasi program-program ‘siluman’ yang diselipkan oknum yang mengatur APBD NTB  sebelum ditetapkan.

Salah satu contohnya adalah program yang tidak diusulkan oleh Bappeda NTB, namun justru masuk dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Baca Juga:Astaga… 11 Warga Bima Digigit Anjing Rabies

“Banyak muncul program yang sebelumnya tidak dibahas Bappeda NTB namun masuk di RKA,” kata Direktur Logis, M. Fihiruddin, Selasa, 7 Januari 2025.

Dia meminta Banggar dan TAPD bertanggungjawab terhadap kekisruhan pada APBD NTB 2025.

Baca Juga:Seorang Pengunjung Pantai Mangsit di Lombok Hilang Terseret Ombak

“Banggar dan TAPD harus bertanggungjawab atas kekisruhan APBD NTB 2025 karena ini berdampak pada pemerintahan baru,” ujarnya.

“Ada indikasi masih adanya ‘hantu belau’ di TAPD yang sering muncul sejak tahun sebelumnya,” kata dia.

Baca Juga:
Somasi Narkoba NTB Tantang Kapolda Berantas Oknum Pembeking Narkoba
Bank NTB Syariah Inisiatif Membangun Keberlanjutan dan Kesejahteraan Umat
Tutup Akhir Tahun, Bank NTB Syariah Gelar Zikir Bersama

Temuan lainnya kata Fihiruddin bahwa rekomendasi Mendagri untuk melakukan penyempurnaan dan penyesuaian dalam APBD NTB 2025, namun pada praktiknya tidak dibahas seperti semestinya.

“Rekomendasi Mendagri melakukan penyempurnaan dan penyesuaian tapi tidak dibahas seperti semestinya,” ujarnya.

Kepala Bappeda NTB, Iswandi yang dihubungi media ini soal adanya program siluman yang tidak diusulkan dinasnya, namun masuk dalam RKA memilih untuk diam dan tidak menanggapi. Meski demikian dia tidak membantah bahwa ada program yang tidak diusulkan namun masuk dalam RKA.

“Maaf sebaiknya dikonfirmasi saja ke BPKAD,” ujarnya, Senin kemarin.

Kabid Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, Eka Sintala Dewi Anjani membantah indikasi anggaran siluman pada APBD, termasuk keterlibatan orang-orang yang disebut juru atur.

“Kami bekerja sesuai ketentuan dan kami bekerja semua by sistem. Segala proses perencanaan penganggaran sudah kami lakukan sesuai prosedur dan mekanisme, termasuk sudah melalui review Inspektorat,” katanya.

Dia membantah adanya program yang tidak diusulkan namun masuk dalam RKA.

“Asistensi RKA sudah kami lakukan dengan segenap TAPD, yang di dalamnya ada unsur Bappeda. Pembahasan juga sudah dengan DPRD,” ujarnya.