KORANNTB.com – Banyak pengembang perumahan nakal di Lombok Barat, membuat KNPI Kabupaten Lombok Barat menggelar hearing dengan Pemerintah Daerah yang bertempat di Ruang Greader Kantor PUTR Lobar, dihadiri oleh Asisten 2, Kadis PUTR, Kadis Perkim, Kadis LH, Kadis Pertanian, Kadis Kelautan, Jumat, 10 Januari 2025.

Dalam hearing tersebut Sekretaris KNPI Lobar Yaopan menyoroti soal Tempat Pemakaman Umum (TPU) dan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang Wajib diberikan oleh developer sesuai dengan amanat UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Peraturan Bupati No 35 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.

“Mayoritas developer ini lalai dan abai atas kewajibannya menyediakan PSU dan menyerahkannya ke pemerintah padahal dalam aturan jelas ancaman dan hukumannya,” ujarnya.

Baca Juga:Ketua REI NTB: Saya Tidak Kenal Gechunk dan Tidak Pernah Mengatakan Pemda Persulit Izin

Ketua KNPI NTB, Taupik Hidayat,  yang ikut hadir mendampingi juga tercengang dengan fakta yang disampaikan bahwa dari Pemerintah Daerah menyampaikan ada 166 pengembang perumahan yang tidak mnyerahkan TPU dan PSU di Kabupaten Lombok Barat.

“Hanya Varindo yang sudah meyiapkan lahan 20 are untuk TPU di belakang BRIDA,” katanya.

Baca Juga:Sidang Agus Disabilitas Kembali Digelar, Jaksa Hadirkan Tiga Korban

Terhadap lalainya pengembang perumahan melaksanakan kewajiban bedasarkan UU dan Perbup, dampaknya terhadap konsumen, banyak Fasos dan Fasum di berbagai perumahan yang belum diserahkan dan rusak, pengembang sepertinya lepas tangan untuk memperbaiki.

“Apalagi menyerahkan fasos fasum ke pemerintah, contoh lain akibat tidak disediakannya TPU oleh pengembang, banyak konsumen yang meninggal dunia, dimakamkan di kampung halaman masing masing,” katanya.

Baca Juga:
Lalu Raihan Hilang Terseret Arus Sungai di Sumbawa
Pantai Milik Umum, Bukan Milik Hotel
Satu Warga Dompu Tewas Terseret Arus Banjir

“Padahal mereka sudah ber-KTP ditempat perumahan tersebut, dan banyak lagi kasus kasus seperti ini terjadi padahal pengembang wajib menyediakan itu,” sambungnya.

Oleh karena itu, KNPI Lobar mendorong agar pemerintah daerah lebih gerak cepat untuk menindak tegas pengembang perumahan yang nakal agar hak-hak konsumen yang tersebar di ratusan lebih perumahan dapat terealisasi. Di samping itu juga agar potensi kerugian negara akibat biaya pemeliharaan Fasos dan Fasum ini dapat dihindarkan.

“Jika tidak ada tindakan tegas dari pemerintah daerah, maka dalam rangka membantu terjaminnya hak-hak konsumen dalam waktu dekat kami akan laporkan ke APH,” ujar Taofik.