KORANNTB.com – Sahabat Pariwisata Nusantara (Sapana) mengeritisi Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB yang berbeda dengan komitmen awal tidak akan menerima gaji mereka. Kabarnya, anggota badan promosi pariwisata tersebut kini menerima gaji yang bersumber dari BPPD NTB.

Ketua Sapana, Furqan Ermansyah alias Rudy Lombok mengatakan BPPD NTB tidak komitmen soal tidak ingin menerima gaji selama mengabdi. Dia meminta agar Pemprov NTB membubarkan BPPD dan menyerahkan tanggungjawab promosi ke Dinas Pariwisata.

“BPPD NTB harus diaudit dan kembalikan gaji yang mereka terima. Bubarkan BPPD NTB biar satu saja yang kerjakan promosi Dispar,” katanya, Selasa, 4 Februari 2025.

Baca Juga:PT. Autore dan Sorce Indonesia Tanam 10 Ribu Bibit Mangrove di Bangko Bangko

Dia meminta agar dana promisi pariwisata ke BPPD NTB dihentikan, karena hingga sejauh ini tidak melihat hasil dari promosi tersebut.

“Stop dana promosi pariwisata NTB, karena tidak ada hasilnya,” ujarnya.

Baca Juga:Hearing ke DPRD NTB, Logis Minta Tambang Seloto Ditutup

Rudi juga mengeritisi Kabid Pemasaran Dispar NTB yang sejauh ini menurutnya tidak medatangkan hasil dari jumlah kunjungan wisatawan.

“Kami meminta audit BPPD NTB dan Kabid Pemasaran,” ujar dia.

Baca Juga:
Oknum DPRD NTB Diduga Suplai Solar Subsidi di Tambang Ilegal
Yayasan Ini Bawa Kabur Dana Donasi untuk Bayi Kembar di Lombok
Baru Tiga Jenazah Korban Banjir Bima Ditemukan, Lima Warga Masih Hilang

Respon BPPD

Menanggapi itu, Ketua BPPD NTB, Sahlan M. Saleh, mengatakan BPPD NTB tidak pernah berbicara tidak menerima gaji.

“Kami ingin bicara berdasarkan aturan dan ketentuan. Enggak pernah BPPD ngomong begitu (tidak menerima gaji),” katanya.

Dia mengatakan, BPPD hanya tempat mengabdi karena semua anggota memiliki penghasilan di luar BPPD. Sedangkan gaji hanya sebagai biaya transportasi atas kerja mereka selama ini.

“Kami punya penghasilan dari pekerjaan utama kami  sendiri di luar BPPD. BBPD tempat kami mengabdi saja. Kami terima honor sebagai ganti transport,” kata dia.

“alu kami harus bagaimana lagi kami mengabdi? Ini bukti bahwa kami sangat terbuka. Honor itu di bawah aturan pemerintah karena kami mau mengabdi untuk manfaat sebesar-besarnya untuk pariwisata NTB,” lanjutnya.

Dia mengaku heran terhadap orang yang mempermasalahkan gaji Anggota BPPD NTB, karena gaji sudah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

“Saya perbanyak istigfar saja maksud dan tujuan orang tanpa membaca aturan dan dasar hukum. Semoga Allah memberi hikmah bagi orang lain terhadap perjuangan dan niat baik kami,” katanya.

Tidak Terima Gaji

Sebelumnya, Kadispar NTB Jamaluddin Malady mengatakan bahwa pengurus BPPD NTB yang baru tidak akan menerima gaji selama bekerja.

“Karena kondisi APBD yang tidak terlalu banyak, dengan kondisi seperti ini. Jadi anggota BPPD itu nanti tidak ada gaji. Tidak disiapkan honor oleh pemerintah. Makanya anggota BPPD itu harus mapan,” ujarnya.

Pada berita awal menjabat, Ketua BPPD NTB, Sahlan juga mengatakan tidak akan menerima upah selama mengabdi.

“Kita sudah komitmen, tidak mau gaji. Karena ini orang (Pengurus BPPD NTB yang baru) punya uang semua. Karena di sini orang ada uang, jadi motivasinya tidak ingin mencari nafkah di sini,” ujarnya.