KORANNTB.com – Eks Anggota DPRD NTB, TGH Najamuddin Mustafa kembali melontarkan ancaman terhadap oknum Anggota DPRD NTB yang diduga terlibat mendapatkan aliran dana siluman.

Terbaru, dia mengatakan telah mengantongi daftar nama beserta bukti sejumlah oknum Anggota DPRD NTB yang diduga mendapatkan aliran dana misterius yang diduga bersumber dari Pokir 2025 yang belum digelontorkan.

“Saya sudah memiliki daftar nama oknum anggota yang menerima aliran dana tidak jelas itu. Daftar nama sudah kami input dan benar saja sesuai dengan dugaan kami nama penerima dan inisiatornya,” katanya, Kamis, 10 Juli 2025.

Dia meminta oknum dewan yang diduga menerima aliran dana tersebut untuk segera klarifikasi.

Link Banner

“Saya minta mereka segera melakukan klarifikasi terkait aliran dana itu bersumber dari mana,” ujarnya.

Jika dewan tidak melakukan klarifikasi, maka dalam waktu dekat Najamuddin bersama eks dewan lainnya akan segera melaporkan kasus tersebut ke aparat penegak hukum, serta menyodorkan sejumlah bukti dan daftar nama yang diduga menjadi penerima.

“Jika mereka tidak segera klarifikasi dalam waktu dekat ini, maka kami akan segera melaporkan itu. Kami sudah memiliki bukti yang sangat jelas,” katanya.

Najamuddin enggan mengungkap siapa nama penerima dan inisiator kepada media. Dia mengatakan akan terlebih dahulu menyerahkan ke penegak hukum jika dewan belum melakukan klarifikasi.

“Jadi percuma kalian sembunyikan, karena semua bukti sudah ada ke saya,” ujarnya.

Sebagai informasi, ada dugaan aliran dana misterius mengalir ke beberapa anggota dewan. Dana tersebut disinyalir bersumber dari Pokir 2025 yang belum digelontorkan oleh eksekutif.

Sebelumnya juga, Anggota Komisi I DPRD Bidang Hukum dan Pemerintahan, Suhaimi mendesak pada pimpinan DPRD setempat untuk memanggil semua pihak. Menurutnya, kegaduhan terkait adanya bagi-bagi duit misterius pada anggota DPRD NTB, sudah tidak mengenakkan. Sebab, dirinya yang merupakan anggota DPRD baru, juga merasa menjadi kelompok tertuduh.

“Saya ini masuk anggota DPRD pendatang baru di Udayana. Dan setahu saya, enggak pernah ada obrolan mendesain soal bagi-bagi duit itu. Jujur, tuduhan ini sangat menggangu, maka saya minta pada pimpinan DPRD untuk mengambil peran untuk menengahi mis informasi dan tuduhan itu,” ujar Suhaimi sebagaimana disadur dari Pos Bali.

Dia mendesak pimpinan DPRD NTB harus bersikap dengan membawa masalah itu ke forum resmi.

Suhaimi mencontohkan, bahwa sumber yang harus ditelisik lebih awal adalah langkah Gubernur Lalu Muhamad Iqbal yang melakukan efisensi anggaran melalui penerbitan Perkada.

“Saya hingga kini belum tahu apakah efisensi yang dilakukan Pak Gubernur tanpa melibatkan lembaga DPRD apa tidak? Memang saya bukan anggota Banggar, tapi semua anggota juga harus tahu juga validasi kaitan keberadaan Pokir anggota DPRD lama hingga juga program pembiayaan dari Gubernur untuk memuluskan programnya,” kata Suhaimi.

Dia mengaku validasi perlu dilakukan lantaran tudingan tersebut. Apalagi aliran dana tersebut dikaitkan dengan Pokir DPRD NTB 2025 yang merupakan jatah DPRD NTB yang lama yang ditiadakan alias dibabat habis.

“Jika pembabatan dan peniadaan pokir DPRD NTB 2025 oleh Gubernur bermasalah, maka saya dukung hal itu dipersoalkan secara resmi. Saya siap untuk ikut mempersoalkannya,” tegas Suhaimi.