KORANNTB.com – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Zamroni Aziz, mencetak prestasi nasional dalam penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/2025 M. Di bawah kepemimpinannya, Kemenag NTB meraih penghargaan sebagai Penanganan Open Seat Haji Terbaik Nomor 1 di Indonesia.

Penghargaan bergengsi ini diberikan oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag RI dalam ajang Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Evaluasi Penyelenggaraan Haji yang digelar di Atria Hotel, Gading Serpong, Tangerang, Banten, Senin malam (28/7).

Zamroni, yang juga menjabat sebagai Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Lombok, menerima langsung piagam penghargaan dari Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) RI, Dr. KH. Mochamad Irfan Yusuf, M.Si.

Kategori “Penanganan Open Seat” menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas pelaksanaan haji. Open seat merujuk pada kursi yang tersisa karena calon jemaah batal berangkat atau tidak memenuhi persyaratan.

Link Banner

Menekan jumlah kursi kosong berarti memastikan seluruh kuota jemaah terpenuhi dan tidak ada hak calon jemaah yang terabaikan.

“Penghargaan ini adalah hasil dari kerja keras seluruh tim di NTB. Kita berkomitmen untuk memastikan tak ada satu pun kursi haji yang terbuang,” ujar Zamroni.

Rakernas Haji: Evaluasi dan Masa Depan Penyelenggaraan Haji

Rakernas ini dibuka oleh Menteri Agama RI, Prof Nasaruddin Umar dan dihadiri, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang, Anggota V BPK RI Bobby Adhityo Rizaldi, Wakil Menteri Agama Dr. KH. Romo H.R. Muhammad Syafii, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah, Dubes RI untuk Arab Saudi Dr. Abdul Aziz Ahmad para Kakanwil Kemenag se-Indonesia dan Kepala UPT Asrama Haji.

Mengusung tema “Legacy, Change and Continuity: Mewariskan Fondasi, Mengawal Perubahan, Membangun Keberlanjutan Ibadah Haji”, Rakernas ini menjadi forum evaluasi dan refleksi atas capaian sekaligus tantangan dalam pelayanan haji nasional.

Dalam sambutannya, Menag menegaskan pentingnya manajemen haji yang responsif dan profesional, serta menyampaikan dukungan penuh terhadap kebijakan Presiden terkait pengalihan kewenangan haji dari Kemenag ke BP Haji RI.

“Urusan haji bukan hanya soal Mekkah, tapi juga tentang bagaimana kita mengumpulkan tanda tangan puluhan ribu jemaah dalam waktu singkat. Ini kerja luar biasa,” ujar Menag.