KORANNTB.com – Ramai di sosial media bendera bajak laut (Jolly Roger) yang menjadi ciri khas anime One Piece disandingkan dengan bendera Indonesia. Bahkan bendera tersebut dikibarkan di bawah kibaran bendera Merah Putih.

Aksi netizen memantik perdebatan. Bahkan, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut maraknya pemasangan atribut di anime tersebut menjadi perhatian pemerintah dan intelijen.

“Kita juga mendeteksi dan juga dapat masukan dari lembaga-lembaga pengamanan intelijen, memang ada upaya-upaya namanya untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa,” ujar Dasco dilansir dari metrotvnews.

Jika menelusuri sosial media seperti Instagram, TikTok, Facebook hingga platform X, banyak sekali dijumpai unggahan gambar atau video bendera bajak laut berkibar baik di rumah-rumah maupun kendaraan warga.

Link Banner

Bendera tersebut merupakan simbol di kelompok bajak laut fiksi di anime One Piece. Meskipun nama mereka bajak laut, namun kelompok tersebut sering membantu orang-orang yang mengalami kesusahan.

Simbol bendera tersebut memiliki makna kebebasan, solidaritas dan petualangan. Karakter yang diperankan bentuk untuk melawan tirana dan membela kaum yang tertindas.

Asal-Usul

Ide bendera bajak laut sudah lama digagas netizen menjelang Agustus 2025. Rentetan peristiwa yang menyita keadilan menjadi sebab musabab ide bendera tersebut.

Awalnya, banyak netizen menyerukan saat 17 Agustus, bendera Indonesia diganti dengan bendera bajak laut. Namun, ide berubah menjadi memasang bendera bajak laut lebih rendah di samping bendera Indonesia. Bahkan, di banyak kendaraan maupun truk memasang bendera tersebut.

Rentetan kasus yang menyita perhatian sehingga memunculkan reaksi dalam bentuk aksi memasang bendera bajak laut seperti, banyak beban pajak masyarakat terus bertambah, namun di sisi lain pemerintah justru membebaskan biaya pajak barang-barang dari Amerika Serikat untuk masuk Indonesia. Sementara barang Indonesia yang masuk ke AS justru dikenai pajak 19 persen.

Kasus lain seperti pemerintah yang sibuk memblokir rekening masyarakat yang “menganggur” lebih dari tiga bulan, sementara di sisi lain banyak masyarakat menganggur yang membludak mengantre melamar pekerjaan. Ini dinilai ironis.

Pemerintah saat ini yang dinilai masih diatur dengan rezim lama, hingga kasus Tom Lembong yang dinilai hanya alat politik untuk membungkam oposisi.

Revisi UU TNI, kasus-kasus kriminal yang belum dipecahkan seperti Brigadir Nurhadi, hilangnya Ipda Tomi Marbun hingga kasus kematian misterius seorang diplomat menambah panjang rentetan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan penegakan hukum.

Kondisi ekonomi masyarakat yang sulit akibat kebijakan efisiensi menjadi penyumbang keresahan publik.

Rentetan peristiwa demi peristiwa yang menyentuh sisi keadilan menjadi akumulasi dari gerakan ini.

Simbol Kritik

Pengibaran bendera bajak laut dapat disimpulkan sebagai simbol kritik publik terhadap situasi sosial. Layaknya aksi “Indonesia Darurat” yang sempat viral dengan gambar garuda merah.

Alih-alih sibuk mengurus bendera, pemerintah diharapkan mengevaluasi diri terkait dengan rentetan kebijakan yang harus selaras dengan keinginan masyarakat.

Gerakan ini bukan sekadar ekspresi fandom, tetapi refleksi kekecewaan terhadap berbagai kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada rakyat. Pemerintah perlu menangkap sinyal ini sebagai peringatan, bukan sekadar pelanggaran.

Meski demikian, masyarakat juga harus membatasi aksi mereka hingga tidak menodai kesakralan Sang Merah Putih. Tidak boleh berekspresi melampaui batas seperti mengibarkan bendera itu lebih tinggi dari bendera Indonesia.