KORANNTB.com – Kabar adanya rencana aksi demo pada 1 September 2025 muncul di berbagai daerah di Lombok. Beberapa elemen mahasiswa dan masyarakat merencakan aksi di beberapa kabupaten dan kota di Lombok.

Lombok Timur

Muncul selebaran pemberitahuan aksi di Lombok Timur. Aksi tersebut direncanakan digelar pada Senin, 1 September 2025 yang diinisiasi oleh gabungan organisasi kemahasiswaan dan pemuda (OKP) Cipayung Plus.

Rute aksi dalam surat tersebut direncanakan di Simpang 4 BRI, Kantor Bupati Lombok Timur, Polres Lombok Timur dan DPRD Lombok Timur.

Selebaran tersebut mengklaim aksi akan dihadiri sekitar 500 orang.

Lombok Barat

Sementara di Lombok Barat beredar selebaran rencana aksi 1 September dari Aliansi Rakyat Lobar Menggugat. Dalam selebaran tersebut aksi disebut akan digelar di Polres Lombok Barat, Kantor Bupati – DPRD Lombok Barat.

Beberapa tuntutan disebut dalam selebaran seperti revolusi Polri, copot Kapolri, usut tewasnya driver Ojol di Jakarta, hentikan eskalasi aparat terhadap sipil hingga sahkan RUU Perampasan Aset.

Lombok Utara

Di Lombok Utara muncul selebaran pemberitahuan aksi. Demo direncanakan akan digelar pukul 09.00 Wita di Kantor DPRD Lombok Utara.

Dalam selebaran tersebut ada dua tuntutan massa, yaitu meminta ketua DPRD mundur dari jabatan dan menuntut membongkar dermaga di Dusun Selengen.

Kepala Bagian Humas Setda Prokopimda Lombok Utara, Lalu Gita Bayu menegaskan bahwa menjaga keamanan dan ketertiban bukan hanya tanggung jawab aparat, tetapi merupakan tugas bersama seluruh lapisan masyarakat.

“Menjelang aksi Senin besok, kami mengimbau semua pihak untuk tetap menjaga suasana yang damai dan tertib. Terutama kepada para camat agar memperkuat komunikasi dan silaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan mahasiswa. Langkah ini penting untuk menenangkan situasi dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan,” ujarnya.

Selain itu, Pemda juga meminta semua Camat di untuk aktif memantau kondisi wilayah masing-masing, terutama terhadap potensi gerakan yang dapat menimbulkan keresahan, kecurigaan, atau bahkan gangguan keamanan.

“Pemantauan terhadap pergerakan massa menuju kantor DPRD juga menjadi perhatian. Kami mendorong agar kehadiran massa dapat ditekan seminimal mungkin dan menghindari adanya pihak-pihak yang mencoba menunggangi aksi dengan kepentingan di luar penyampaian aspirasi,” jelasnya.

Lombok Tengah

Sementara di Lombok Tengah muncul beberapa selebaran demo. Pertama, dari Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Kabupaten Lombok Tengah. Aksi rencananya akan digelar besok di Polres Lombok Tengah dan DPRD Lombok Tengah.

Tidak dijelaskan tuntutan dalam aksi tersebut. Namun dijelaskan waktu digelar aksi pukul 09.00 Wita besok.

Imbauan Kapolda

Sementara munculnya informasi pembatalan aksi dari Aliansi Masyarakat Bersatu Kabupaten Lombok Tengah. Dalam surat tersebut diinformasikan aksi dibatalkan untuk menjaga kondusivitas.

Polda NTB pada Minggu siang, 31 Agustus 2025 telah menggelar doa bersama dengan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Provinsi NTB, tokoh lintas agama, para pengemudi ojek online (ojol), hingga puluhan anak yatim berkumpul dalam doa bersama lintas agama untuk keamanan negeri.

Kapolda NTB Irjen Pol. Hadi Gunawan menegaskan jika doa lintas agama tersebut, sebagai simbol persatuan masyarakat NTB yang tetap menjaga harmoni di tengah keberagaman.

“Keamanan dan kedamaian negeri ini adalah tanggung jawab bersama. Dengan doa dan kebersamaan, kita berharap NTB dan Indonesia senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa,” ujarnya.

Pesan TGB

Sementara Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi meminta massa untuk tidak berlaku anarkis jika menggelar demo. Dia meminta semua pihak dapat menjaga perdamaian.

“Demo boleh, marah juga boleh, orasi tidak dilarang, karena itu adalah hak berdemokrasi. Tapi jangan sampai merusak fasilitas publik, karena itu semua dibangun dengan uang rakyat,” ujar TGB dalam pernyataannya.

Menurut TGB, kerugian akibat perusakan fasilitas tidak hanya ditanggung pemerintah, melainkan seluruh masyarakat. Sebab anggaran pembangunan yang semestinya dipakai untuk kepentingan rakyat akhirnya harus dialihkan untuk memperbaiki kembali fasilitas yang rusak.

“Kalau itu dirusak, besok-besok dana pembangunan yang harusnya untuk rakyat akan dipakai untuk membangun kembali fasilitas itu. Jadi tidak ada yang untung, kita semua rugi. Mari kita jaga Indonesia kita sebaik-baiknya,” tegasnya.