KORANNTB.com – Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) mengimbau seluruh elemen masyarakat agar tetap menjaga keamanan dan ketertiban menjelang rencana aksi unjuk rasa pada Senin, 1 September 2025, di sejumlah daerah di Lombok.

“Diimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar mari sama-sama kita menjaga kondusivitas agar Provinsi NTB ini aman dan kondusif,” kata Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol Mohammad Kholid.

Kabar adanya rencana aksi demo memang muncul di beberapa kabupaten dan kota di Lombok. Selebaran-selebaran seruan aksi beredar di Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Utara, hingga Lombok Tengah.

Lombok Timur

Di Lombok Timur, aksi direncanakan oleh gabungan organisasi kemahasiswaan dan pemuda (OKP) Cipayung Plus dengan rute Simpang 4 BRI, Kantor Bupati, Polres, dan DPRD Lombok Timur. Selebaran menyebutkan aksi itu akan diikuti sekitar 500 orang.

Lombok Barat

Aliansi Rakyat Lobar Menggugat menyebut akan turun di Polres Lombok Barat serta Kantor Bupati–DPRD. Tuntutan mereka di antaranya revolusi Polri, pencopotan Kapolri, pengusutan kasus tewasnya driver ojol di Jakarta, penghentian eskalasi aparat terhadap sipil, hingga pengesahan RUU Perampasan Aset.

Lombok Utara

Di Lombok Utara, massa berencana menggelar aksi di Kantor DPRD dengan dua tuntutan: meminta ketua DPRD mundur serta pembongkaran dermaga di Dusun Selengen.
Kabag Humas Setda Prokopimda Lombok Utara, Lalu Gita Bayu, mengingatkan bahwa menjaga ketertiban adalah tanggung jawab bersama. Ia meminta para camat aktif memperkuat komunikasi dengan tokoh masyarakat, agama, pemuda, dan mahasiswa untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

Lombok Tengah

Di Lombok Tengah, selebaran dari Aliansi Pemuda dan Mahasiswa menyebut aksi akan digelar di Polres dan DPRD. Namun, Aliansi Masyarakat Bersatu justru menyatakan membatalkan rencana aksi demi menjaga kondusivitas.

Doa Bersama dan Pesan TGB

Polda NTB sebelumnya menggelar doa lintas agama bersama Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), tokoh lintas agama, para pengemudi ojek online, hingga anak yatim, pada Minggu (31/8).

Kapolda NTB Irjen Pol Hadi Gunawan menyebut doa tersebut simbol persatuan dan harapan agar NTB tetap damai.

Sementara itu, mantan Gubernur NTB Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi mengingatkan agar penyampaian aspirasi tidak berujung anarkis.

“Demo boleh, marah juga boleh, orasi tidak dilarang, karena itu adalah hak berdemokrasi. Tapi jangan sampai merusak fasilitas publik, karena itu semua dibangun dengan uang rakyat,” tegasnya.