KORANNTB.com – Koalisi Pemuda dan Rakyat NTB kembali turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Perwakilan DPD RI di Mataram, Jumat (26/9/2025). Aksi ini merupakan jilid ketiga setelah sebelumnya mereka menggelar demonstrasi pada Jumat (19/9) dan Rabu (24/9). Aksi mengecam dua Senator NTB yang diduga menerima suap.

Massa datang dengan penjagaan ketat aparat kepolisian. Mereka membentangkan kain putih sepanjang 200 meter berisi berbagai tuntutan, serta melakukan pembakaran di depan gerbang utama kantor perwakilan DPD RI.

“Yang jelas, kami sudah sampaikan bahwa kami tidak akan berhenti sampai KPK mengungkapkan progres penanganan kasus ini,” tegas Koordinator Aksi, Saidin Alfajri.

Dalam orasinya, Koalisi mengecam dua senator asal NTB yang dituding terlibat suap. Saidin menegaskan pihaknya akan terus melakukan aksi berkelanjutan sampai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan penjelasan terbuka terkait perkembangan penanganan kasus.

“Data yang kami terima menunjukkan ada aliran dana yang masuk ke mereka. Aksi ini kami lakukan untuk mendesak KPK segera membuka kasus suap pemilihan Ketua DPD RI secara terang benderang,” ujarnya.

Kasus dugaan suap ini mencuat setelah laporan mantan staf DPD RI, Fithrat Irfan, yang menyebut setidaknya 95 anggota DPD menerima uang suap dalam pemilihan Ketua DPD periode 2024–2029. Nilainya sekitar 13 ribu dolar AS per orang, terdiri atas 5 ribu dolar untuk pemilihan Ketua DPD dan 8 ribu dolar untuk pemilihan Wakil Ketua MPR RI dari unsur DPD.

Irfan mengungkap modus penyaluran suap dilakukan secara rapi dengan membagikan amplop berisi dolar langsung ke ruang kerja para senator. Sebaran penerima mencakup hampir semua daerah, dengan Papua sebagai wilayah terbanyak (18 orang), disusul Sulawesi (14), Kalimantan (12), Sumatera (7), Kepulauan Riau dan Riau (7), Jawa Barat–Banten (5), NTT dan NTB (5), Jawa Tengah (5), Maluku (4), Bengkulu (2), Jawa Timur (1), dan DKI Jakarta (1).

“Skandal ini bukan hanya soal dua nama dari NTB, tapi menyangkut wajah DPD secara keseluruhan. Kalau benar, hampir semua provinsi tercoreng,” ujar Saidin.

Korlap Aksi, Lukmanul Hakim, menilai dugaan keterlibatan dua senator merusak martabat daerah. Menurutnya, NTB yang tengah membangun citra politik bersih kini justru tercoreng oleh praktik suap di Senayan.

“Jujur kami malu. Mereka seharusnya membawa nama baik NTB di tingkat nasional, bukan justru memperdagangkan suara,” kata Lukman.

Ia juga menantang kedua senator itu untuk tampil ke publik dan memberi penjelasan. “Kalau memang tidak menerima, sampaikan secara terbuka. Jangan hanya diam. Karena diam itu menguatkan dugaan,” tegasnya.

Koalisi berencana terus melanjutkan gelombang protes hingga KPK memberikan jawaban resmi. Bahkan, mereka menyiapkan aksi bersama aktivis dari provinsi lain.

“Bongkar dari NTB untuk Indonesia. Kami mengajak semua aktivis di daerah lain bersuara, karena kasus ini melibatkan senator hampir di semua provinsi,” ujar Lukman.

Menurutnya, perjuangan ini tidak hanya untuk NTB, tetapi demi menjaga kehormatan lembaga negara. “DPD seharusnya menjadi representasi daerah, bukan representasi kepentingan transaksional,” tambahnya.

KPK sejauh ini belum memberikan keterangan resmi atas laporan tersebut. Publik pun menunggu apakah lembaga antirasuah berani menelusuri lebih jauh hingga ke ruang kerja para senator.

“Jika KPK tidak bergerak cepat, publik akan menganggap DPD RI sebagai lembaga yang rusak dari dalam. Dan NTB tidak rela ikut dicatat dalam sejarah kotor itu,” ujar Lukman menegaskan.

Koalisi memastikan akan kembali turun ke jalan pekan depan. “Minggu depan kami akan aksi lagi. Rencananya hari Selasa dan Jumat,” pungkasnya.