KORANNTB.com – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Pendidikan Mandalika (Undikma) menggelar seminar nasional bertema “Benang Kusut Tambang di NTB: Reformasi Tambang untuk Kesejahteraan Ekonomi Nusa Tenggara Barat”, Sabtu (11/10/2025) di Aula Handayani Undikma.

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Presiden Mahasiswa Undikma, Indra Awaluddin, bersama jajaran menteri dan anggota kabinet BEM Undikma. Seminar ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pemuda dan mahasiswa terhadap dampak positif sektor pertambangan terhadap ekonomi daerah, sekaligus memahami dampak negatifnya terhadap lingkungan dan sosial masyarakat.

Dalam pembahasannya, Indra menekankan pentingnya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam setiap kegiatan pertambangan. Ia menyebut AMDAL berperan dalam mengidentifikasi potensi dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi yang ditimbulkan oleh aktivitas tambang, sehingga menjadi instrumen penting untuk memastikan kegiatan pertambangan berjalan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Fenomena Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang tengah ramai diperbincangkan juga menjadi topik utama seminar. Kebijakan pelaksanaan IPR di 16 blok Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di NTB dinilai masih menimbulkan kontroversi dan kritik dari berbagai kalangan, termasuk mahasiswa. Sejumlah pihak menilai terdapat ketidaksesuaian antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan IPR dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Dalam sesi diskusi, Indra juga menyoroti keterlibatan aparat kepolisian dalam urusan pertambangan. Menurutnya, Polri seharusnya berperan dalam penegakan hukum terhadap aktivitas tambang ilegal, bukan justru ikut terlibat dalam kegiatan yang berada di luar tugas pokok dan fungsinya.

“Menurut kami, Kapolda Nusa Tenggara Barat Irjen Pol Hari Gunawan seharusnya lebih fokus pada penanganan kasus-kasus hukum di NTB yang menjadi kewenangan institusinya, bukan turut campur dalam urusan Izin Pertambangan Rakyat (IPR),” ujar Indra.

Ia menilai, dengan banyaknya kasus yang melibatkan oknum anggota kepolisian, langkah terbaik bagi institusi Polri saat ini adalah melakukan pembenahan internal agar kepercayaan publik dapat kembali pulih.

Kapolda NTB Irjen Pol Hadi Gunawan sebelumnya mengatakan keterlibatan dirinya dalam mengurus tambang merupakan bagian dari usaha membantu rakyat keluar dari jeratan kemiskinan.

“Kami Polri, juga hadir untuk membantu masyarakat, khususnya yang bergerak dalam bidang pertambangan. Ini cara kami agar masyarakat bisa mendapatkan pendapatan ekonomi dan keluar dari garis kemiskinan,” ujarnya saat silaturahmi bersama anggota Koperasi dan Syukuran kantor PT.Aradta Utama Minning.

Dia mengatakan pada dunia pertambangan, masyarakat dapat menaruh harapan besar. Artinya, ketika masyarakat disatukan dalam koperasi tambang, ada harapan besar untuk meningkatkan kesejahteraan.

“Ini tentunya adalah bagian agar masyarakat bisa sejahtera dan keluarga dari himpitan garis kemiskinan,” ujarnya.