KORANNTB.com — Keputusan pemerintah Indonesia menolak penerbitan visa bagi atlet senam asal Israel untuk Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 di Jakarta menjadi perhatian berbagai media global. Kebijakan itu membuat atlet Israel batal tampil dan memunculkan tanggapan dari Komite Olimpiade Internasional (IOC).

Reuters menulis bahwa Indonesia menolak visa bagi atlet Israel dengan alasan menjaga ketertiban umum dan menyesuaikan dengan kebijakan luar negeri yang belum mengakui Israel sampai Palestina merdeka.

Associated Press dan Al Jazeera melaporkan, IOC kemudian meminta federasi olahraga internasional menunda atau membatalkan penyelenggaraan acara di Indonesia sampai ada jaminan nondiskriminasi bagi seluruh atlet.

Sejumlah media Rusia seperti TASS, Gazeta.ru, dan Lenta.ru memberitakan keputusan tersebut dengan menyoroti sikap pro-Palestina di Indonesia serta alasan keamanan yang menjadi pertimbangan pemerintah. Mereka menilai kebijakan itu konsisten dengan pandangan politik luar negeri Indonesia terhadap konflik di Timur Tengah.

Media pro-Palestina seperti Palestine Chronicle juga menurunkan laporan yang menyebut langkah Indonesia sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina di tengah agresi Israel di Gaza. Dalam laporan mereka, keputusan Indonesia dianggap mencerminkan keberpihakan moral terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina.

Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyatakan bahwa pemerintah memahami konsekuensi dari keputusan tersebut. Ia menegaskan langkah itu diambil dengan mempertimbangkan keamanan dan ketertiban publik serta selaras dengan sikap politik luar negeri Indonesia. Erick juga menyebut bahwa Indonesia menghormati prinsip olahraga, namun tetap berpegang pada konstitusi dan aspirasi rakyat.

Kasus ini menjadi perhatian dunia olahraga internasional. IOC diketahui meninjau kembali kerja sama penyelenggaraan acara di Indonesia, sementara Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) menolak banding Federasi Senam Israel terkait pembatalan partisipasi mereka.

Sikap Indonesia menuai beragam tanggapan. Sebagian besar publik dan kelompok politik dalam negeri mendukung langkah tersebut sebagai wujud solidaritas terhadap Palestina.

Kebijakan ini menempatkan Indonesia dalam posisi tegas mempertahankan prinsip politik luar negeri yang mendukung kemerdekaan Palestina, di tengah tekanan agar olahraga dunia tetap netral dari konflik politik.