KORANNTB.COM, LOMBOK TENGAH – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memberikan teguran keras terhadap maraknya pembangunan vila di kawasan perbukitan Desa Kuta, Kecamatan Pujut. Aktivitas investasi di wilayah penyangga Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika ini dituding menjadi pemicu utama bencana banjir di wilayah pemukiman warga akibat pengabaian standar teknis lingkungan oleh para pengembang.

 

Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Pemda Lombok Tengah, Lalu Sungkul, mengungkapkan keprihatinannya atas ketimpangan yang terjadi di lapangan. Ia menilai kepentingan masyarakat sering kali dikorbankan demi percepatan aktivitas investasi skala besar.

 

“Ini kan sebenarnya Pemda, masyarakat, dan investor harus bekerja sama. Poin yang paling penting di sini sebenarnya adalah masyarakat. Namun, kenyataannya banyak investor yang tidak peduli terhadap masyarakat di bawahnya,” tegas Sungkul saat memberikan keterangan pers, Kamis (26/2/2026).

 

Sungkul mengklarifikasi bahwa pemerintah daerah pada dasarnya sangat terbuka terhadap masuknya modal asing maupun domestik. Namun, ia menekankan bahwa kemudahan perizinan bukan berarti investor boleh abai terhadap dampak teknis konstruksi.

 

“Bukan perizinannya yang kita persoalkan, tetapi teknisnya. Kalau izin, kita sangat terbuka (welcome) kepada mereka, tapi jangan sampai teknisnya merusak,” tambahnya.

 

Drainase Buruk dan Material Proyek Jadi Pemicu

Kondisi di lapangan diperparah oleh alih fungsi lahan dan penggundulan bukit yang mengurangi daya serap tanah. Kepala Desa Kuta, Lalu Mirate, membantah anggapan bahwa banjir terjadi karena curah hujan ekstrem. Menurutnya, bencana ini murni akibat kegagalan infrastruktur pendukung proyek.

 

“Hujan itu biasa, bukan ekstrem. Tapi drainase ini bermasalah, air sedang mencari jalannya sendiri. Seharusnya sebelum mulai bekerja, investor sudah memikirkan infrastruktur air dan jalannya,” ungkap Mirate.

 

Mirate juga menyoroti manajemen material bangunan yang buruk di lokasi proyek perbukitan. Saat hujan turun, puing-puing (debris) dan material konstruksi yang tidak dirapikan terbawa arus dan menghantam langsung pemukiman warga di bawahnya.

 

“Yang terparah adalah bahan-bahan bangunan yang tidak dirapikan. Itu langsung menghantam ke bawah,” pungkasnya.

 

Pemda Lombok Tengah mengimbau seluruh investor di kawasan Kuta untuk segera mengevaluasi sistem drainase dan pengelolaan material proyek mereka guna mencegah dampak sosial dan lingkungan yang lebih luas bagi warga sekitar Mandalika.