KORANNTB.com – Nusa Tenggara Barat (NTB) beberapa tahun belakangan ini sering menjadi pusat perhatian nasional dengan berbagai kasus yang menonjol. Deretan-deretan kasus atau peristiwa di NTB tidak hanya memantik perhatian media lokal, bahkan nasional.

NTB tidak kekurangan isu besar. Dari konflik sumber daya hingga persoalan sosial yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Namun ironi muncul ketika sebagian gerakan mahasiswa justru lebih lantang menyuarakan isu dari luar daerah. Di tengah kondisi ini, peran mahasiswa sebagai kekuatan moral dan intelektual layak dipertanyakan, apakah masih berpijak pada realitas lokal, atau sekadar mengikuti arus wacana nasional.

Mengambil contoh pada demo Agustus 2025 lalu, di mana ribuan mahasiswa di NTB turun ke Polda NTB melakukan pelemparan dan berlanjut hingga ke pembakaran Kantor DPRD NTB. Isu yang dibawa adalah soal kenaikan tunjangan DPR RI yang menjadi isu nasional dan melahirkan demo di berbagai daerah.

Padahal di waktu yang bersamaan juga NTB tengah viral dengan isu “Dana Siluman DPRD NTB” di mana sejumlah dewan diduga mendapatkan aliran dana secara misterius. Tidak ada gerakan demo besar yang menyoroti isu tersebut. Mahasiswa di NTB lebih tertarik pada isu-isu di Jakarta yang telah viral dibandingkan menyuarakan isu yang lebih dekat dengan mereka sendiri.

Tidak ada salahnya menggelar demo dengan membawa isu nasional. Namun menyepelekan realitas lokal yang justru lebih dekat dengan kehidupan masyarakat NTB sendiri perlu dipertanyakan.

Mahasiswa di NTB terkesan hanya menjadi jembatan penghubung mahasiswa Jakarta untuk menyuarakan aspirasi. Padahal isu-isu lokal tidak kalah menarik dibandingkan nasional.

Contoh-contoh lain seperti kematian Brigadir Nurhadi oleh atasannya, banyaknya kekerasan seksual di lembaga pendidikan, sengkarut izin tambang di NTB, Tanah Objek Reforma Agraria (Tora) di Karang Sidemen dan Lantan hingga krisis air bersih di Gili. Itu semua tidak tersentuh oleh gerakan mahasiswa di NTB yang digagas seperti demo Agustus lalu.

Atau yang baru-baru ini terjadi di mana kebijakan Pemprov NTB menyewa mobil listrik Rp14 miliar setiap tahun. Peristiwa ini begitu viral di seluruh platform media sosial. Banyak netizen membandingkan kondisi jalan di daerahnya yang rusak parah. Dana sewa mobil begitu besar dan hampir mencapai harga mobil konvensional menjadi pembanding. Namun sekali lagi Sang Agent of change di NTB mungkin masih tertidur.

Pada akhirnya, sejarah gerakan mahasiswa tidak diukur dari seberapa keras suara mereka di jalan, tetapi dari seberapa relevan perjuangan mereka bagi masyarakat di sekitarnya.