KORANNTB.com — Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB akhirnya melaporkan Koperasi  Serba Usaha (KSU) Rinjani ke Polda NTB atas kasus pencemaran nama baik, penipuan dan perbuatan tidak menyenangkan.

Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Lalu Gita Ariadi, mengatakan banyak narasi melampaui batas dari pihak KSU Rinjani yang berkembang dan menuduh Pemprov. Sehingga Pemprov NTB harus melakukan upaya hukum.

“Terus kita coba memantau dinamika di lapangan dan mencermati apa yang terjadi di medsos, dan dari proses itu semakin nampak adanya pengalihan isu dengan narasi-narasi yang sudah melampaui batas, akhirnya pemerintah provinsi sepakat menempuh jalur hukum untuk penyelesaiannya,” katanya, Senin, 24 Januari 2022.

Baca Juga:Walhi NTB Kritik Rencana Legalisasi Tambang Sekotong

Lebih lanjut, Gita menjelaskan bahwa jalur hukum yang ditempuh pemerintah merupakan bagian dari edukasi kepada masyarakat dan sebagai upaya penegakan hukum.

“Ini adalah bagian dari edukasi kepada masyarakat agar tidak mudah terjebak dengan bantuan-bantuan yang menggirukan serta bagaimana kita bersama-sama menegakkan hukum sehingga tidak bisa berbagai pihak bertindak sendiri dan semau-maunya,” ujarnya.

Baca Juga:Tim SAR Hentikan Pencarian Nelayan Hilang di Perairan Lombok Utara

Sebelumnya, KSU Rinjani melaporkan Pemerintah Provinsi NTB, Dinas Koperasi NTB, Dinas Peternakan NTB, Bank BRI dan Bank Mandiri atas dugaan bahwa Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang telah diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Koperasi UMKM dan Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan tidak disalurkan kepada anggota Koperasi KSU Rinjani, berupa Program Bantuan Peternak Tiga Ekor Sapi 2021.

Sekda juga menuturkan bahwa permasalahan Dana PEN yang diadukan oleh KSU Rinjani sudah berlangsung lama. Pun sebagai itikad baik, pemerintah Provinsi NTB juga telah mencoba untuk memfasilitasi penelusuran dana tersebut kepada pihak-pihak terkait namun hasilnya nihil.

Baca Juga:
DPRD NTB Sahkan Raperda Perubahan Susunan Perangkat Daerah
Dua Kali Ditangkap, Boss Debt Collector di Lombok Kembali Bebas
Punya Kontroversi, Ini Sosok Kabid Propam Polda NTB yang Baru

“Permasalahan ini sebenarnya sudah berlangsung sejak bulan November 2021, dan pemerintah provinsi juga telah melakukan fasilitasi penelusuran dana tersebut kepada pihak-pihak terkait seperti KPN sebagai perwakilan Kementerian Keuangan di daerah dan beberapa bank yg ditunjuk sebagai penyalur namun hasilnya nihil,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Biro Hukum Provinsi NTB, yaitu Ruslan Abdul Ghani, yang menyatakan bahwa setidaknya terdapat tiga tuntutan yang dilayangkan Pemerintah Provinsi NTB terhadap KSU Rinjani. Tuntutan-tuntutan tersebut adalah pencemaran nama baik, penipuan dan perbuatan tidak menyenangkan.

“Tadi kami sudah ke Polda untuk melakukan pelaporan terhadap KSU Rinjani atas tiga tuntutan, yaitu pencemaran nama baik, penipuan serta perbuatan tidak menyenangkan. InsyaAllah semuanya akan diselesaikan besok,” katanya.

Sebelumnya, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB, Kombes Pol Hari Brata, mengatakan siap menampung aduan dan laporan korban atas kasus KSU Rinjani.

“Kita siap tampung laporan kerugian masyarakat bila ada laporan pengaduan,” katanya. (red)