KORANNTB.com – Polemik antara Koperasi Serba Usaha (KSU) Rinjani dan Gubernur NTB, Zulkieflimansyah berujung ke ranah hukum. Pemerintah Provinsi NTB melaporkan Ketua KSU Rinjani, Sri Sudarjo atas dugaan pencemaran nama baik dan penipuan.

Polemik tersebut bermula saat Ketua KSU Rinjani menggagalkan program bantuan sapi dari dana program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang disebut akan disalurkan ke masyarakat dalam bentuk tiga ekor sapi per orang.

Itu tentu saja dibantah Gubernur NTB Zulkieflimansyah, karena selama ini Pemprov NTB tidak pernah memiliki program bantuan sapi dari dana PEN.

Baca Juga:Walhi NTB Kritik Rencana Legalisasi Tambang Sekotong

Bahkan KSU Rinjani mengklaim anggotanya sekitar 20 ribu akan mendapatkan bantuan. Para anggota disuruh membayar Rp250 ribu untuk kartu tanda anggota yang akan disiapkan untuk penyaluran bantuan sapi.

Ketua KSU Rinjani, Sri Sudarjo akhir-akhir ini secara terbuka menuduh Zulkieflimansyah bermain dalam bantuan tersebut dengan berupaya menggagalkan program PEN. Bahkan baru-baru ini secara terbuka melalui kanal YouTube dia menyeret nama Zulkieflimansyah dan PKS sebagai partai tempat Zulkieflimansyah berada.

Baca Juga:Tim SAR Hentikan Pencarian Nelayan Hilang di Perairan Lombok Utara

Ketua Bidang Polhukam DPW PKS NTB, Muhammad Ahyar, mengatakan PKS tidak akan terpancing emosi dengan tudingan tersebut.

“PKS nggak mau terpancing polemik. Apalagi yang bersangkutan ini kan track recordnya nggak jelas juga. Asal usulnya juga nggak jelas,” katanya, Rabu, 26 Januari 2022.

Baca Juga:
DPRD NTB Sahkan Raperda Perubahan Susunan Perangkat Daerah
Dua Kali Ditangkap, Boss Debt Collector di Lombok Kembali Bebas
Punya Kontroversi, Ini Sosok Kabid Propam Polda NTB yang Baru

Ahyar menegaskan, PKS tak akan meladeni statemen Sri Sudarjo itu. Apalagi PKS merupakan partai pemenang Pemilu di NTB.

“Ya kita tak ambil pusing. Karena pernyataan itu terlontar dari orang yang nggak paham dan nggak berpengetahuan,” ujarnya.

Apakah PKS akan melaporkan unggahan tersebut? Ahyar menandaskan, sejauh ini sudah ada pihak yang melaporkannya ke Polda NTB. PKS merasa yakin pihak kepolisian sedang bekerja menangani masalah ini.

“Soal lapor ke APH, kita tidak lakukan. Tapi ada pihak yang sudah melaporkannya termasuk dari Pemprov NTB,” katanya.

Terkait kasus bantuan Sapi KSU Rinjani, Ahyar menegaskan, masyarakat NTB sudah cerdas. Ia berharap masyarakat tidak tertipu dengan tawaran program yang tidak jelas.

Temui Teten

Terkait bantuan Sapi, Gubernur NTB Zulkieflimansyah menanyakan langsung kepada Menteri Koperasi dan UMK Tetan Masduki dalam pertemuan, Rabu 26 Januari 2022 di Mataram.

“Tentang dana PEN 2 Triliun untuk bantuan Sapi sebagaimana disampaikan KSU Rinjani, itu nggak ada kata Pak Menteri,” ujar Gubernur Zul.

Menteri Teten Masduki juga memastikan hal tersebut. Teten justru tertawa terbahak saat mendengar program tersebut.

“Nggak ada program itu,” tegas Teten.

Teten mengatakan, modus oknum Koperasi seperti ini banyak terjadi. Saat ini setidaknya ada delapan koperasi yang tengah diawasi Satgas Pengawasan Koperasi.

“Ya kita berharap edukasi dimasifkan agar masyarakat tidak mudah tergiur dan menjadi korban. Jangan sampai ada masyarakat yang dirugikan,” ujarnya.

Seperti diketahui, KSU Rinjani menghimpun lebih dari 20 ribu petani peternak dengan iming-iming mendapat bantuan sapi senilai Rp100 juta. Mereka juga mengutip iuran anggota.

Namun saat program tak terealisasi oleh perbankan KSU Rinjani justru mengalihkan tudingan Pemprov NTB.

Pemprov NTB melalui Biro Hukum juga sudah melaporkan KSU Rinjani ke aparat kepolisian, atas dugaan penyebaran berita bohong. (red)