KASTA: Aktivitas Bongkar Muat Kapal di Pelabuhan Awang Diduga Cemari Lautan
KORANNTB.com – KASTA NTB DPC Pujut menyoroti aktivitas bongkar muat kapal nelayan dari luar daerah di Pelabuhan Awang Desa Persiapan Awang Kecamatan Pujut Lombok Tengah. Itu lantaran diduga mencemari perairan di sekitar Pelabuhan Awang. Hal tersebut diduga akibat perbaikan mesin kapal yang membuat BBM mesin kapal tercecer ke laut usai melakukan aktivitas bongkar muat ikan di pelabuhan.
Ketua Kasta NTB DPC Pujut, Muksin yang juga warga Desa Persiapan Awang mengatakan jika ini terus dibiarkan maka akan merusak lingkungan terutama biota laut akibat tercemar bahan bakar dari banyak kapal yang sandar di Pelabuhan Awang.
Dia juga menyoroti soal keresahan masyarakat setempat akibat tidak diberikan akses untuk membeli Ikan di kapal-kapal yang sandar di pelabuhan.
“Masyarakat tidak mau dilayani untuk melakukan pembelian ikan dengan berbagai alasan dari pemilik kapal tersebut, bahkan untuk mendekati area pelabuhan saat bongkar muat saja mereka dilarang,” ujarnya, Sabtu, 15 Juli 2023.
“Hal tersebut kita sesalkan karena mencerminkan sikap tidak menghormati kepentingan warga masyarakat di desa Awang,” ujarnya.
Dia mengatakan seharusnya para pemilik kapal yang biasanya mendapatkan ikan hingga puluhan bahkan ratusan ton membuka kesempatan kepada penduduk lokal untuk ikut menikmati hasil laut yang diperoleh para nelayan luar daerah tersebut, melalui akses pembelian ikan dalam jumlah yang banyak.
“Kami juga meminta pemerintah untuk menjalankan aturan yang berkaitan dengan retribusi yang harus dibayarkan oleh para pengusaha ikan luar daerah tersebut ketika melakukan bongkar muat di Pelabuhan Awang.” Kata Muksin.
Sesuai UU Nomor 9 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Peraturan pemerintah nomor 85 tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif PNBP yang berlaku pada Kementrian Kelautan dan Perikanan, Peraturan Menteri KKP Nomor 1 tahun 2023 tentang Tata Cara Nilai Produksi Ikan serta Keputusan Menteri KKP Nomor 4 tahun 2023 tentang penetapan pelabuhan pangkalan yang telah memenuhi syarat penarikan pasca produksi atas jenis PNBP yang berasal dari pemanfaatan SDA Perikanan.
“Kami berencana akan meminta hearing publik ke DPRD Kabupaten Lombok Tengah untuk meminta klarifikasi kepada semua pihak baik itu perwakilan para nelayan luar daerah, Kepala Syahbandar Pelabuhan Awang, Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Lombok agar semua masalah yang selama ini muncul dapat diurai dan masyarakat bisa mendapatkan solusi yang sebaik baiknya,” kata Muksin. (red)
