KORANNTB.com – Kabar bahwa Pokir DPRD NTB terkena efisiensi membuat eks DPRD NTB yang memiliki Pokir di tahun 2025 ngamuk dan berencana akan menggeruduk Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal.

Eks Dewan Udayana merasa berang dengan sikap Lalu Iqbal yang dikabarkan menahan Pokir dewan dengan dalih efisiensi.

Eks DPRD NTB, Najamuddin mengatakan akan menggereduk Kantor Gubernur NTB Senin besok untuk mempertanyakan kebijakan efisiensi Pokir dewan.

Baca Juga:Kisah Pilu Rudi, Mantan Pengusaha Gorengan di Lombok yang Kini Terpuruk

“Makanya kita beberapa anggota DPRD hari Senin turun ke Kantor Gubernur mau klarifikasi itu. Ini dia memotong secara sepihak. Yang dipotong alasannya efisiensi. Berarti Iqbal enggak ngerti efisiensi. Ini yang kita mau kasitahu Prabowo,” ujarnya, Sabtu, 31 Mei 2025.

Najamuddin mengatakan telah berkomunikasi sebelumnya dengan Lalu Iqbal terkait permasalahan tersebut. Namun justru saling lempar tanggungjawab dengan Ketua DPRD NTB.

Baca Juga:Walhi NTB Kritik Rencana Legalisasi Tambang Sekotong

“Dia berdalih ini Isvie dan sebagainya saling lempar ini,” ujarnya.

Najamuddin mengatakan keliru jika Gubernur NTB memangkas Pokir dewan dengan alasan efisiensi. Sebab, Pokir dewan justru mendukung program ketahanan pangan Presiden Prabowo.

Baca Juga:
Tim SAR Hentikan Pencarian Nelayan Hilang di Perairan Lombok Utara
Soal Tarif Parkir “Mahal” di Bandara Lombok Diselesaikan Kekeluargaan
Wahyu-Susi Terpilih Pimpin AJI Mataram Periode 2025–2028

“Efisiensi adalah memangkas belanja-belanja yang tidak produktif seperti perjalanan dinas, rapat-rapat di hotel. Kalau yang dipotong punya DPR adalah program-program pro rakyat untuk mendukung ketahanan pangan,” ujarnya.

“Paket Pokir itu untuk irigasi pertanian, rabat jalan desa, embung dan lainnya,” katanya.

Najam menyebut anjloknya pertumbuhan ekonomi NTB triwulan pertama gegara kebijakan Lalu Iqbal yang tidak memahami mana yang seharusnya perlu dialokasikan untuk pembangunan dan mana yang harusnya terkena efisiensi.

“Intinya kita mau kasih tahu bahwa Gubernur ini enggak ngerti apa-apa. Hanya petantang-petenteng jadi cocok dia minus 1,47 pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Najam menuding bahwa Pokir mereka akan dialihkan untuk APBD Perubahan.

“Jangan-jangan ini mau dirampok. Mau dianggarkan ke periode berikutnya di APBD Perubahan,” ujarnya.

“Belum ada Gubernur yang potong Pokir sedang berjalan!” tegasnya.

Najam mengatakan saat ini Pokir telah jadi DPA dan tengah berjalan kontrak. Sehingga sangat disesalkan jika dikunci dengan dalih apapun.

“Ini kebijakan yang keliru mau otak-atik. Ini orang enggak bijak namanya. Sudah clear sudah jadi DPA sedang berjalan kontrak. Biar Mendagri tahu bahwa ini jadi dasar minus 1,47 persen,” sesalnya.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB, Yusron Hadi dihubungi belum menjawab. Pun demikian dengan pesan yang dikirim media ini juga belum memberi respon.