Eks Anak Buah Jokowi, Faldo Maldini Diangkat Jadi Komisaris ITDC
KORANNTB.com – PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), badan usaha milik negara yang bergerak di bidang pengembangan kawasan pariwisata, resmi menunjuk Faldo Maldini sebagai salah satu anggota dewan komisaris. Penunjukan ini tertuang dalam Surat Keputusan yang diserahkan pada 30 Juni 2025 dalam sebuah prosesi resmi di Gedung Sarinah, Jakarta.
Faldo merupakan eks anak buah Jokowi saat menjadi presiden. Kini, Faldo masuk dalam susunan dewan komisaris yang baru bersama empat nama lainnya, yakni Irna Narulita sebagai komisaris utama, Ekos Albar, Asnaedi, dan Ari Sihasale. Perubahan jajaran ini merupakan bagian dari langkah strategis ITDC untuk memperkuat tata kelola dan memperluas jaringan pengembangan kawasan pariwisata nasional.
Dalam keterangan terpisah, Irna Narulita menyampaikan bahwa penunjukan ini adalah amanah besar yang akan dijalankan dengan semangat kolaboratif. Ia juga berharap tim dewan komisaris yang baru dapat bersinergi dengan direksi untuk mendorong pertumbuhan sektor pariwisata di kawasan-kawasan strategis seperti Mandalika, Nusa Dua, dan Labuan Bajo.
Faldo Maldini sendiri merupakan figur publik yang dikenal sejak aktif di dunia kemahasiswaan sebagai Ketua BEM UI. Ia kemudian berkiprah di politik nasional melalui PAN dan PSI, serta pernah menjabat sebagai Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara. Penunjukannya sebagai komisaris ITDC menandai babak baru perjalanannya dalam lingkup korporasi milik negara.
Langkah ini dinilai oleh sejumlah pihak sebagai strategi untuk menghadirkan perspektif muda dan segar dalam tubuh BUMN pariwisata, terutama di tengah tantangan pemulihan sektor pariwisata pascapandemi. Namun, publik juga akan menaruh perhatian terhadap efektivitas dan integritas para komisaris baru dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat strategis kepada manajemen ITDC.
Dengan bergabungnya Faldo dalam jajaran komisaris, ITDC diharapkan mampu lebih adaptif terhadap dinamika industri pariwisata sekaligus menjaga akuntabilitas dan keberpihakan pada pengembangan destinasi yang berkelanjutan.
