KORANNTB.com – Guru Besar Universitas Mataram, Prof Zainal Asikin, angkat bicara soal situasi panas yang melanda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Barat (NTB) belakangan ini. Kekisruhan yang diduga terkait dana pokok pikiran (pokir) menjadi sorotan publik dan memantik kegaduhan politik di internal lembaga legislatif tersebut.

Dalam wawancara pada Minggu malam, 20 Juli 2025, Prof Asikin menekankan pentingnya keterbukaan dan komunikasi antara eksekutif dan legislatif untuk meredam gejolak politik yang tengah terjadi.

“Kalau memang tidak ada urusan dengan uang Pokir ya klarifikasi saja. Ketika Pak Gub mengatakan uang direktif, maka kepada siapapun Gubernur akan memberikan maka dijelaskan ke publik,” ujar Prof Asikin.

Menurut dia, polemik semacam ini seharusnya tidak perlu berlarut-larut jika pihak-pihak terkait bersedia menjelaskan secara transparan. Ia menilai keterbukaan adalah kunci untuk membangun kepercayaan publik dan menjaga stabilitas pemerintahan daerah.

Link Banner

“Asalkan penggunaan yang diberikan adalah transparan,” lanjutnya.

Prof Asikin juga mendorong Gubernur NTB untuk bersikap tegas dan menjelaskan langsung kepada masyarakat bahwa dana direktif merupakan hak prerogatif gubernur. Hal ini, menurutnya, penting agar tidak ada pihak yang merasa bisa melakukan intervensi terhadap penyaluran dana tersebut.

“Apa masalahnya hanya klarifikasi saja. Pak Gub harus tampil menjelaskan ke publik bahwa ini dana direktif yang menjadi hak prerogatif saya, sehingga siapa saja tidak boleh intervensi,” tegasnya.

Di sisi lain, ia meminta para pimpinan partai politik untuk turut mengambil peran dalam meredam konflik di tubuh DPRD. Menurutnya, ketua-ketua partai memiliki tanggung jawab untuk menjaga keharmonisan di antara kadernya yang duduk di parlemen.

“Ketua-ketua partai kalau ada anggota yang tidak harmonis anggota di DPRD ya dipanggil. Harus ada komunikasi baik antara Gubernur dan DPRD antara ketua partai dan anggota,” tandas Prof Asikin.

Pernyataan Prof Asikin menjadi catatan penting bagi semua pihak di NTB agar dinamika politik yang terjadi tidak berdampak negatif terhadap jalannya pemerintahan dan pelayanan publik. Ia berharap agar komunikasi yang sehat bisa segera dibangun, demi terciptanya situasi politik yang stabil dan kondusif di Bumi Gora.