KORANNTB.com – Anggota Komisi V DPR RI Bidang Pembangunan dan Infrastruktur, Mori Hanafi, melakukan kunjungan kerja ke Kantor DPRD Provinsi NTB pada Sabtu (13/09/2025).

Kunjungan ini dilakukan Mori Hanafi untuk melihat secara langsung kondisi Kantor DPRD NTB yang dibakar saat aksi demonstrasi 30 Agustus lalu.

“Saya datang melihat kondisi Kantor DPRD NTB yang kita ketahui saat ini kondisinya bisa dibilang sudah hancur. Sehingga membutuhkan penanganan, perbaikan, dan rehab dalam waktu yang tidak terlalu lama,” ujar Mori Hanafi.

Dijelaskan Mori, mengingat kantor DPRD ini adalah tempat di mana banyak keputusan daerah strategis dibuat dan diputuskan, maka keberadaan gedung tersebut sangat penting.

“Saya datang bersama kepala balai kita yang mewakili Kementerian PU dan sudah ada komitmen langsung dari Presiden Prabowo Subianto melalui Pak Menteri PUPR, bahwa penanganan kantor-kantor yang hancur atau rusak berat akibat kerusuhan beberapa waktu lalu akan ditanggung oleh pemerintah pusat,” tegasnya.

Berdasarkan hal tersebut, kata Mori, sudah ada perintah dari menteri untuk mempercepat proses ini agar gedung DPRD segera dapat digunakan kembali.

Diusulkan 200 Miliar

Pemprov NTB sebelumnya mengusulkan pembangunan kembali kantor DPRD NTB dengan total Rp200 miliar ke pemerintah pusat untuk membangun kantor DPRD NTB.

Selain membangun kembali, opsi usulan lainnya untuk merenovasi total sebesar Rp76 miliar.

Terkait usulan itu, Mori mengatakan anggaran akan menyesuaikan dengan kebutuhan.

“Nanti kita sesuaikan. Mudah-mudahan anggarannya tidak sebesar itu. Tentunya anggaran ini sesuai dengan kebutuhan. Kelihatannya kita akan rehab, tapi rehab ini akan menyesuaikan dengan keadaan terkini terkait kapasitas,” terangnya.

Mengingat sebelumnya kapasitas Kantor DPRD NTB hanya untuk 55 anggota, ke depan jumlah anggota bertambah menjadi 65 orang. Oleh karena itu, kapasitas gedung juga akan ditingkatkan. Selain itu, gedung akan dibangun agar tahan gempa.

“Tambahan dari Kadis PUPR NTB, untuk gempa sebelumnya gedung hanya bertahan di 6 magnitudo. Sementara standarnya 9,8 magnitudo. Ini juga akan kita upayakan agar gedung ini tahan gempa hingga 9,8 magnitudo,” jelas Mori.

Mori menambahkan, yang terpenting saat ini adalah percepatan penyelesaian administrasi agar pembangunan yang dibiayai pemerintah pusat bisa segera dilakukan. Hal ini juga sudah didiskusikan dengan Sekwan DPRD.

Menurutnya, estimasi perhitungan perbaikan Kantor DPRD berada di atas Rp200 miliar. Tentunya akan ada tambahan biaya yang dibebankan dari APBD.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR NTB, Sadimin, mengatakan pembangunan kantor ini akan menambah dinding beton di beberapa titik.

“Kalau yang ada akan diperkuat dengan menambah beberapa dinding beton, namanya dinding geser, untuk meningkatkan kapasitas. Yang dulu perhitungannya hanya 6 sampai 7 magnitudo, nantinya bisa sampai 9 magnitudo dengan isu megathrust ini. Sehingga bangunan ini walaupun gempa tetap akan ramah bagi penghuninya,” jelasnya.

Sadimin menambahkan, pembangunan Kantor DPRD NTB ditargetkan rampung pada tahun 2026. Saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan Kementerian PUPR agar administrasi segera diselesaikan.